INTENS PLUS – JAKARTA. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyindir aliansi BEM yang melakukan aksi kritik politik dinasti di Yogyakarta. Pria yang juga merupakan pegiat media sosial itu menyebut apa yang dilakukan aliansi BEM itu adalah sebuah ironi.
Ade mengatakan, ironi terbesar aliansi BEM yang mengkritik politik dinasti adalah pelaksanaannya yang justru dilakukan di lokus sesungguhnya politik dinasti berlangsung, Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja,” ujar Ade dalam video berdurasi 1:27 yang diunggahnya di media sosial X, Sabtu (2/12).
Ade bilang, aliansi BEM yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan kampus lainnya itu semestinya lebih tahu sejarah politik dinasti.
“Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,” cecarnya.
Ade membeber, Gubernur Yogyakarta saat ini adalah Sultan Hamengkubuwono X yang tidak dipilih melalui pemilu melainkan karena garis keturunan.
Selanjutnya, Ade merunut lahirnya Keistimewaan DIY yang diatur dalam UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. Salah satu mantan anggota DPR yang berperan besar membidani UU itu adalah Ganjar Pranowo. Calon presiden nomor urut tiga sekaligus kader PDIP.
Seperti diketahui, Ganjar pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR sebelum maju di Pilgub Jawa Tengah pada 2013.
Selanjutnya, Ade mempertanyakan alasan mahasiswa diam terkait praktik politik dinasti di Yogyakarta. Padahal menurutnya, hal itu bertentangan dengan konstitusi.
“UUD 45 menetapkan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Tidak bisa turun temurun. Selama menjadi bagian dari NKRI, Jogja harus tunduk pada UUD 1945,” tandasnya.
Ciutan Ade Armando menuai beragam reaksi. Salah satunya datang dari Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN). Paguyuban yang dimotori oleh Widihasto itu mengatakan bahwa Ade Armando adalah penista sejarah Jogja.
“Dengan sinis, menyebut posisi gubernur dijabat oleh Sultan tanpa pemilu sebagai pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti adalah penistaan terhadap sejarah Daerah Istimewa,” sebut Widihasto dalam keterangan tertulis yang diterima Intens+.
Dikatakan, Ade Armando sama sekali tidak memahami bahwa konstitusi UUD 1945 bersifat lex spesialis. Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY adalah keniscayaan konstitusi dari Pasal 18 b ayat 1 UUD 1945 di mana Negara menjamin satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa berdasarkan hak asal usul sebelum RI berdiri.
“Hal itulah yang menjadi dasar bahwa di DIY tidak ada pemilihan umum gubernur/wakil gubernur melainkan melalui mekanisme penetapan Sultan dan Pakualam bertahta,” ujarnya.
PAMAN USMAN menuliskan pula, Undang-Undang No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY merupakan produk hukum yang dibahas dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pemerintah RI dan DPR RI dalam dua kali periode masa jabatan DPR RI.
“Periode 2004 – 2009 dan periode 2009 – 2014. Bukan hasil upaya Ganjar Pranowo seperti yang dituduhkan Ade Armando,” sebutnya.
Lamanya pengesahan RUU Keistimewaan DIY justru memperlihatkan UU ini tidak muncul secara instan dan prematur. Namun telah melalui banyak sekali forum dengar pendapat dan melewati banyak perdebatan.
Oleh sebab itu PAMAN USMAN akan menggelar aksi dengan titik kumpul Parkiran Belakang Pasar Beringharjo, Yogyakarta pada Senin (4/12/2023) mulai pukul 12.00. Kemudian aksi akan dilanjutkan dengan bersama-sama naik andong untuk mendatangi Kantor DPW PSI DIY.(*)
Penulis: Fatimah Purwoko
Berita Terkait ...
