INTENS PLUS – JAKARTA. Peneliti berharap negara hadir untuk memberikan arahan bagi masyarakat, dalam gaduhnya gerakan boikot produk berafiliasi Israel.
Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan, aksi penolakan produk pro Israel merupakan langkah politik dan bukan langkah ekonomi. Sehingga, memerlukan arahan yang jelas dari pemerintah.
”kita butuh kehadiran negara. Negara harus mengatakan mana yang diboikot, mengapa mereka diboikot. Kita harus punya gambaran jelas dan tidak menghakimi seenaknya. Apalagi ada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Amerika yang sebenarnya produk lokal dan diciptakan orang lokal,” jelas Piter dalam sebuah podcast belum lama ini. Selasa(19/12/2023).
Dipahami, krisis kemanusiaan di Palestina membawa efek domino ke berbagai bidang usaha. Buntut dari serangan Israel telah membuat sebagian masyarakat Indonesia menolak membeli atau mengonsumsi berbagai produk, termasuk kosmetik, fashion dan makanan, dari merek-merek yang dituduh terafiliasi dengan Israel. Sayangnya, aksi yang dianggap akan melemahkan Israel itu ternyata malah memberikan dampak langsung kepada perekonomian Indonesia.
Terlepas dari efek domino penolakan produk yang dituduh terafiliasi dengan Israel, menurut Piter Abdullah Redjalam, beberapa pihak beranggapan bahwa UMKM dapat menyerap mereka yang terdampak PHK dan potensi PHK yang mungkin akan terjadi di depan dapat diatasi dengan penyerapan tenaga kerja ke sektor UMKM.
Namun, jika dilihat secara keseluruhan, UMKM juga merupakan pihak yang terdampak karena merupakan bagian dari supply chain yang terbentuk dalam ekosistem bisnis perusahaan multinasional.
Oleh sebab itu Piter menegaskan, penting bagi masyarakat untuk memahami secara jelas kebenaran dan sumber fakta dari daftar produk yang diboikot. Mengingatkan banyak gerai-gerai multinasional di Indonesia yang dimiliki orang Indonesia asli dan menjalankan seluruh kegiatan operasional di dalam negeri. Termasuk menggunakan pemasok bahan baku (supplier) lokal.
”Dalam pengertian ekonomi, boikot itu lebih banyak mudharat-nya untuk Indonesia dibanding Israel. Dampak kepada Indonesia itu langsung dirasakan terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan yang diboikot dan para supplier,” tambah Piter.
Piter menjelaskan, aksi boikot yang tidak terarah dapat memicu risiko PHK (pemutusan hubungan kerja). Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk melakukan tindakan mitigasi dan melindungi para pekerja Indonesia.
Pernyataan Piter selaras dengan data yang dimiliki Menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.
“Masih kami tunggu laporan dari asosiasi tapi saya mendapat laporan antara 50% penurunannya (dampak boikot produk afiliasi Israel terhadap UMKM),” beber Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU).
Sandiaga bilang, pemerintah ingin agar masyarakat terus menggali informasi terbaru, dampak akibat boikot terhadap produk berafiliasi Israel.
“Karena aksi boikot berdampak pada produk yang tidak ada kaitannya dengan Israel. Jadi kami menunggu koordinasi, pemerintah akan memberikan pernyataan resmi tentunya akan disampaikan oleh pimpinan,” ujarnya.
“Kami ingin memastikan ekraf dan pariwisata tidak terdampak oleh aksi yang akhirnya salah persepsi dan tidak mendapat respon dan dampak yang diinginkan. Tapi menurunkan ekraf dan pariwisata,” imbuhnya.(*)
Penulis: Fatimah Purwoko
Berita Terkait ...
