Presiden Jokowi Dikritik Sejumlah Kampus, Berikut Tanggapan Sultan HB X

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X merupakan tokoh Nasional yang kerap diminta pendapatnya atau dalam istilah Jawa, jadi jujugan. Selain itu, Raja Ketaron Yogyakarta ini juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terkenal sebagai kota pelajar dan multikultural.

Menanggapi kritikan sejumlah kampus terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Sultan berpesan agar negara menghadapi dengan berani. Sebab sejatinya sebuah kritik, merupakan representasi dari demokrasi.

“Nggak papa (sejumlah kampus mengkritik Jokowi, termasuk 2 kampus besar di DIY), sekarang hanya bagaimana pemerintah menanggapi saja. Seperti itu saja, enggak usah takut,” lontar Sri Sultan Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (2/1/2024).

Sri Sultan pun menekankan jika kritik yang dilakukan oleh akademisi merupakan hal yang biasa, dan termasuk dalam bentuk demokrasi.

“Ya gakpapa wong itu urusan akademisi, jangan tanya saya itu kan otonom. Otonom ya terserah aja, demokratisasi kok,” ujarnya.

Sebelumnya, Guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) mengeluarkan petisi Bulaksumur yang berisi kritikan terhadap pemerintahan Jokowi.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada,” kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Selain itu, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mendesak Jokowi menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.

“Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo,” kata Rektor UII Prof. Fathul Wahid, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan Civitas Akademika UII diberi tema Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam penilaian UII, jelang pemilihan umum kekuasaan secara terang-terangan digunakan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu, dengan mengerahkan sumber daya negara.

Kemudian, sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kegelisahannya menyikapi situasi bangsa saat ini. Mereka prihatin tatanan hukum dan demokrasi hancur pada tahun pemilu.

“Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi menumpuk. Kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang pemilu,” ujar Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, Jumat (2/2/2024).

Sementara Jokowi, seolah tak ambil pusing dengan munculnya sejumlah petisi civitas akademika untuk dirinya. Ia menganggap hal itu merupakan bagian dari hak demokrasi dan tidak melarang petisi.

“Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara berpendapat,” ujar Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).(*)

Penulis: Fatimah Purwoko