INTENS PLUS – JAKARTA. Daftar perguruan tinggi yang mengkritik mundurnya demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertambah panjang.
Terdiri dari kampus negeri dan swasta, pernyataan sikap mereka menuntut pelaksaan Pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung jujur dan adil.
Dalam sepekan terakhir, petisi dan kritik untuk Jokowi meluas dan datang dari sejumlah daerah. Dikabarkan, sikap serupa juga akan dilakukan beberapa kampus lain di seluruh Indonesia pada pekan depan.
1. Universitas Gadjah Mada
Kampus pertama yang menyampaikan kritikan adalah almamater Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejumlah guru besar dan akademisi di UGM menyatakan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024.
Dalam petisinya, mereka menyesalkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai alumni kampus tersebut.
Petisi Bulaksumur dibacakan Guru Besar Fakultas UGM, Koentjoro dan didampingi para guru besar lain seperti Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, serta Wahyudi Kumorotomo.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” demikian bunyi salah satu petisi.
2. Universitas Islam Indonesia
Sehari setelah UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pun menyampaikan pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawan’ pada Kamis (1/2/2024).
UII secara garis besar menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu.
Para civitas academica UII menilai demokrasi Indonesia makin tergerus dan mengalami kemunduran. Situasi ini diperparah dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Jokowi.
“Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023,” bunyi pernyataan sikap itu.
3. Universitas Indonesia
Universitas Indonesia (UI), menilai Indonesia saat ini tengah kehilangan kemudi. Mereka menilai kondisi itu disebabkan akibat kecurangan perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa etika. Sivitas akademika UI mengaku prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo membacakan sikap mereka di kampus UI, Depok, Jumat (2/2/2024).
“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” lanjutnya.
4. Universitas Hasanuddin
Guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar turut menyampaikan keprihatinan atas perkembangan demokrasi jelang Pemilu 2024.
Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara untuk mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
“Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi,” kata Prof. Triyatni Martosenjoyo saat membacakan pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Unhas di Makassar, Jumat (2/2/2024).
5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sementara Dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan pesan kebangsaan dan imbauan moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’.
Guru besar UMY, Akif Khilmiyah menuturkan eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini. Mereka juga mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati,” bunyi pernyataan yang dibacakan di depan Gedung AR. Fachrudin, UMY, Bantul, Sabtu (3/2).
6. Universitas Padjajaran
Sivitas Universitas Padjajaran (Unpad) menyerukan presiden dan elit politik taat etika saat pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil, lewat pernyataan sikap yang digelar pada Sabtu (3/2/2024).
Unpad menilai kualitas demokrasi Indonesia makin menurun di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka mencontohkan berbagai peraturan mendadak muncul yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, seperti Omnibus Law.
Puncak diabaikannya demokrasi, kata mereka, terjadi ketika kasus nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kami Civitas Akademika Universitas Padjadjaran yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok (PIP) ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional’ menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam ‘Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat’,” tulis Unpad dalam keterangan tertulis.
7. Universitas Mulawarman
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, menyerukan penyelamatan demokrasi. Dalam petisinya, mereka meminta Presiden Jokowi berhenti melakukan langkah politik demi kepentingan dinasti di Pemilu 2024.
Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi harus segera dihentikan.
“Presiden tidak boleh memihak. Setop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya,” ujar Herdiansyah dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).(*)
Penulis: Fatimah Purwoko
Berita Terkait ...
