INTENS PLUS – JAKARTA. Sama seperti Pemilu sebelumnya melalui ‘Sexy Killers’, WatchDoc kembali merilis film dokumenter terkait situasi kebangsaan Indonesia jelang pencoblosan.
Kali ini, rumah produksi yang digawangi oleh aktivis Dandhy Dwi Laksono itu meluncurkan ‘Dirty Vote’ saat memasuki masa tenang Pemilu 2024, yaitu Minggu (11/2/2024). Film yang mengungkap berbagai kecurangan selama Pemilu 2024 ini pun segera mendapat respon dari berbagai pihak.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang disebutnya sebagai black campaign, salah satunya karena dirilis saat hari tenang Pemilu.
“Kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Airlangga pun menilai tahapan dari gelaran Pemilu 2024 sudah berjalan dengan lancar dan aman sejak awal tahapan dimulai.
“Jadi tidak perlu dibuat apa namanya dibuat keruh,” imbuhnya.
Airlangga selanjutnya mendorong agar masyarakat turut mensukseskan pesta demokrasi yang akan dihelat lusa. Di sisi lain, Menko Perekonomian RI itu juga yakin proses demokrasi akan berjalan sesuai mekanisme.
“Kita negara demokrasi terbesar sesudah US (Amerika Serikat) dan India. Jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu,” ujar Airlangga.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) juga merespons film ‘Dirty Vote’. Zulhas mengaku belum menonton film tersebut sebab masih sibuk dengan persiapan caleg PAN di Pemilu 2024.
Namun saat ditanya terkait dugaan kecurangan Pemilu, Zulhas mengklaim tak yakin hal tersebut terjadi pada pesta demokrasi tahun ini.
“Zaman ini mana bisa curang? masa zaman gini masih bisa curang tuh gimana. Emang masih ada yang rahasia? curang itu gimana caranya sekarang itu?” kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024)
Zulhas sangsi kecurangan terjadi sebab menurutnya seluruh tahapan dan proses Pemilu dilakukan secara terbuka. Apalagi masyarakat juga dapat melaporkan melalui potret dari gawainya apabila menemukan pelanggaran dan kecurangan di lapangan.
“Rapat yang paling rahasia pun enggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya,” imbuhnya.
Zulhas meminta agar sejumlah pihak tidak memperkeruh suasana sehingga Pemilu berpotensi menjadi tidak lancar dan tertib.
“Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan putusan, ya kan. Kita tunggu saja. Jangan menyebarkan isu macam-macam, ini curang lah ini begitu lah, kan jadi membuat orang resah,” ujar Menteri Perdagangan itu.
Sementara Jusuf Kalla, menyebut film dokumenter ‘Dirty Vote’ hanya menangkap 25 persen dugaan kecurangan selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Wakil presiden RI ke-10 dan 12 itu pun mengaku sudah menyaksikan film tersebut. Dia mengapresiasi fakta dan data yang ditunjukkan film ‘Dirty Vote’. Namun, dia menilai data-data tersebut masih ringan dan belum menangkap semua dugaan kecurangan yang terjadi.
“Tapi bagi saya, saya kira film itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada dewasa ini, masih tidak semuanya. Mungkin baru 25 persen,” kata JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
JK juga menyebut ‘Dirty Vote’ belum mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di daerah dan di desa-desa. Mulai dari keterlibatan aparat pengaruhi masyarakat hingga penyalahgunaan bantuan sosial.
“Jadi, masih banyak lagi sebenarnya, yang jauh lebih banyak. Mungkin suasananya lebih sopan lah. Masih sopan masih bagi pihak lain masih marah apalagi kalau dibuka semuanya,” katanya.
Namun begitu, JK menyanjung film tersebut. Dia menilai ‘Dirty Vote’ bisa menunjukkan bahwa pemilu yang tidak jujur hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak sempurna.
“Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu. Itu aja intinya,” ucap JK.
Seperti diketahui, rumah produksi WatchDoc baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul ‘Dirty Vote’. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.
Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
“Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” dikutip dari siaran pers WatchDoc.
Ketua Umum SIEJ sekaligus produser, Joni Aswira, mengatakan dokumenter ‘Dirty Vote’ sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksi dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga.
Sebanyak 20 lembaga lain yang terlibat kolaborasi dalam film tersebut adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, memaparkan alasan di balik pembuatan dan peluncuran yang dilakukan di awal masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024.
“Seyogianya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan tiga hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar,” kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).(*)
Penulis : Fatimah Purwoko
Berita Terkait ...
