Pengusaha Ritel; Pasokan Beras Diprioritaskan untuk Bansos

INTENS PLUS – JAKARTA. Pengusaha ritel mengungkap jika pasokan beras yang diterimanya berkurang. Hal itu diakibatkan oleh pemerintah yang memprioritaskan distribusi bantuan sosial (bansos).

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan jenis beras yang dipasok oleh toko ritel, diprioritaskan untuk bansos. Beras tersebut jenis medium alias Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dipasok dari Bulog ke pasar, termasuk toko-toko ritel.

Roy bilang, SPHP merupakan beras impor. Kendala terjadi ketika pasokan impor masuk, tapi pemerintah juga harus memberikan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram pada 22 juta masyarakat marjinal.

“Selama Januari kemarin sudah terkirim hampir 850 ribu ton, jadi kondisinya utamakan itu (bantuan pangan) harus jalan dong,” ucap Roy di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).

Roy membenarkan, pengusaha ritel dapat sebagian pasokan beras SPHP dari total impor 850 ribu ton itu. Kemudian ditekankan, ada proses di mana beras impor belum datang tapi pemerintah mengutamakan untuk disalurkan sebagai bantuan pangan.

“Jadi, kami ini harus agak kurang-kurang sedikit lah, toh masih ada premiumnya. Tapi begitu premium swasta naik (harga), kebingungan juga kan, mau enggak mau SPHP mesti dinaikkan (pasokan) lagi ke ritel,” ujarnya.

Roy menyebut peritel memang harus rela berbagi dengan bansos. Terlebih, ia memahami tiga fungsi Perum Bulog, yakni menyerap beras dari panen petani, mengimpor, dan operasi pasar termasuk bansos atau bantuan pangan.

Kini, Aprindo hanya meminta jaminan dari Bulog untuk kelancaran suplai beras SPHP ke ritel-ritel modern. Harapannya, ini akan mengatasi kelangkaan beras di toko ritel.

“Kami minta jaminan SPHP medium supaya tersedia di semua ritel, supaya masyarakat berbelanja terpenuhi. Jadi, gak ada istilah langka lagi. Selama ini kan kami minta sekian hanya dikasih sekian, jadi sekarang kami minta jaminan berapa yang kami minta tolong dikasih, jangan ditahan,” lontarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi isu kelangkaan beras selama pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah. Bahkan dikabarkan, stok beras untuk bantuan pangan yang habis membuat penerima bantuan mendapatkan uang tunai Rp400 ribu.

Arief menekankan ada perbedaan bantuan pangan dan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kilogram harus diterima masyarakat dalam bentuk non-tunai.

“Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kami masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton,” bantah Arief saat mengecek beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur.

“Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis),” imbuhnya.

Ia menyebut bantuan pangan disetop pada 8 Februari-14 Februari 2024 demi menghormati Pemilu dan menghindari tudingan politisasi.

“Saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi), kita dapat apresiasi. Tapi impaknya (bantuan pangan disetop sementara) masyarakat, kita harus minta maaf ada saudara kita yang sekarang perlu beras nih, itu sementara tunda dulu sampai 14 Februari. Nanti 15 Februari 2024 kita mulai lagi. Jadi jangan dibilang gitu lah (politisasi bantuan pangan), sedihlah kita kerja benar,” tandasnya.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko