Massa Gelar Teaterikal Ajar Matematika di KPU DIY

INTENS PLUS- YOGYAKARTA. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) digeruduk massa, Selasa (20/2/2024). Mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda), mereka menggelar aksi teatrikal pembelajaran matematika.

Dalam aksi itu turut dibawa pula spanduk bertuliskan “SD Negeri Koplak” tertulis pula “Program Kejar Paket Kekuasaan” dengan poin-poin seperti:

• Belajar Cara Cepat Mengubah Konstitusi
• Belajar Kiat Mudah Meraup Suara Pemilu
• Belajar Cuek Meski Melanggar Kode Etik
• Belajar Memperalat Aparat Untuk Kepentingan Dinasti Politik Keluarga dan Kelompok
• Belajar Melanggengkan Kekuasaan

Koordinator lapangan Garda, Agus Sunandar, mengatakan aksi yang dilakukan kelompoknya merupakan wujud dari rasa prihatin atas kondisi bangsa. Oleh sebab itu, mereka bernaung di bawah Garda menggelar Aksi Teaterikal di halaman KPU DIY Jl. Ipda Tut Harsono Timoho Yogyakarta.

“Garda menyelenggarakan pelajaran matematika yang baik dan benar sebagai bentuk kritik terhadap praktek penggelembungan suara dalam sistim rekapitulasi suara KPU,” ujarnya. Selasa(20/2/2024).

Agus bilang bahwa dalam aksinya, Garda turut mengundang Komisioner KPU DIY untuk mengikuti pelajaran matematika. Garda juga membawa sejumlah buku-buku pelajaran matematika yang akan diserahkan kepada KPU DIY.

“Harapannya KPU semakin cerdas dalam penguasaan ilmu matematika sehingga dapat melakukan penghitungan rekapitulasi suara dengan benar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menyinggung proses pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu yang menuai kecaman publik. Menurutnya, alih-alih memungkasi ketegangan politik dari adanya kontestasi, Pemilu kali ini memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

“Penyebabnya macam-macam, mulai banyaknya kertas suara yang sudah dicoblosi, kurangnya kertas suara, maraknya politik uang, hingga temuan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Tak ayal Pemilu kali ini dinilai paling buruk dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Agus juga menyinggung, proses awal Pemilu 2024 yang diawali dengan preseden buruk. Sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan sidang Dewan Kehormatan KPU, keduanya memutuskan MK serta KPU telah melakukan pelanggaran berat etika dan moral dalam proses pendaftaran cawapres sang putra Presiden.

Kata Agus, berbagai presiden negatif juga muncul seperti mobilisasi perangkat desa untuk mendukung paslon tertentu. Presiden tanpa rasa malu menabrak aturan untuk netral, melakukan politisasi bansos, keterlibatan pejabat publik berkampanye, termasuk adanya intimidasi aparat.

“Paling mutakhir adalah kisruh penggelembungan penghitungan suara. Sistem rekapitulasi suara KPU (Sirekap) tiba-tiba secara ajaib melonjakkkan suara pasangan tertentu bahkan banyak kasus ditemukan perolehannya melampui jumlah pemilih. Sirekap pun diplesetkan publik sebagai Simark-up. Semua hal itu dilakukan terstruktur, sistematis dan massif,” ucapnya.

Agus menilai, Gerakan Reformasi 1998 yang salah satunya mengamanatkan penguatan instrumen hukum dan penguatan pelembagaan demokrasi dilandasi semangat anti korupsi, kolusi serta nepotisme termasuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat kini secara terang-terangan dicederai oleh pemerintahan Joko Widodo.

“Rakyat hanya bisa menonton kegilaan sistemik ini dengan nelangsa. Suara lantang kalangan sivitas akademika, para guru besar, rektor, termasuk gerakan kelompok-kelompok civil society, tokoh-tokoh bangsa, kalangan media massa, bahwa telah terjadi kemerosotan kehidupan berbegara, berbangsa dan berdemokrasi tak didengar presiden,” katanya.

“Suara-suara kritis ini dianggap seperti gonggongan anjing sementara rombongan kafilah tetap melenggang berlalu. Padahal kritik dan koreksi adalah sarana majunya demokrasi,” imbuhnya.

Menanggapi teatrikal oleh Garda, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan bahwa aksi tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.

Selain itu, menurutnya aksi itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya demokrasi.

“Menjadi bagian dari aspirasi masyarakat mengawal pemilu, proses demokrasi elektoral berjalan dengan baik. Dan kami berterima kasih, proses pemilu tidak hanya dikawal sampai 14 Februari tapi sampai proses penetapan rekapitulasi terus dikawal,” tandas Shidqi.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko