Kritik Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Seharusnya Tunggu Presiden Baru

INTENS PLUS – JAKARTA. Program makan siang gratis menuai kritik dari sejumlah politisi. Terbaru, kritikan datang dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD.

“Seharusnya itu (program makan gratis) tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru. Misalnya Pak Ganjar yang dilantik, atau Pak Anies, atau Pak Prabowo, menunggu itu,” kata Mahfud, Jumat (1/3/2024).

Mahfud mengkritik pembahasan program makan siang gratis dalam sidang Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Mahfud menjelaskan, program makan gratis merupakan janji kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, menurutnya, pembahasan program tersebut semestinya dilakukan pada pemerintahan selanjutnya dilakukan setelah presiden-wakil presiden baru dilantik.

Mahfud bilang, saat ini tahapan Pemilu 2024 belum selesai. Pelantikan presiden dan wakil presiden baru dijadwalkan digelar pada 20 Oktober 2024.

Oleh karenanya, menurut dia, kurang etis jika program salah satu pasangan calon dibahas oleh pemerintah yang sekarang.

“Menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis, kan gitu,” ujar Mahfud.

Terkait ini, Mahfud berpandangan bahwa jajaran Kabinet Indonesia Maju tak satu suara. Sebab, ada menteri yang menyebut bahwa sidang kabinet membahas program makan siang gratis, namun Presiden membantah.

“Sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang enggak bicarakan itu, menterinya bilang iya,” kata Mahfud.

“Macam-macam sudah karena ini sudah mulai enggak terkordinasi lagi isunya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mahfud enggan berkomentar soal rencana Prabowo membentuk kementerian baru yang mengurusi program makan siang gratis.

“Terserah saja pada presiden terpilih,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Senada, Juru Bicara Timnas AMIN Billy David juga menilai hal pembahasan program makan siang gratis oleh Kabinet Indonesia Maju tak pantas dilakukan. Sebab, kata Billy, kontestasi Pemilu 2024 belum selesai.

“Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk,” kata Billy, Selasa (27/2/2024).

“Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini kan belum berjalan sama sekali,” sambungnya.

Billy mengatakan pembahasan program ini di Kabinet justru akan membuat masyarakat semakin bingung. Terlebih, kata dia, terdapat sejumlah masalah rakyat yang belum dituntaskan Pemerintah.

“Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elite mendahului problem rakyat Indonesia,” jelas dia.

Billy menyoroti permasalahan harga beras yang melonjak tinggi yang dinilai belum ada solusi nyata dari Pemerintah.

“Publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang ada. Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum ada solusi konkretnya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi program makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Bahlil menyebut program tersebut dibahas untuk menyesuaikan dengan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Ia juga menjelaskan alasan program Prabowo-Gibran dibahas karena mengakomodasi paslon yang berpotensi menang.

“Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” kata Bahlil.

Namun, hal itu dibantah oleh Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, dalam sidang kabinet paripurna, dia hanya menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan.

“Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan, apa (program makan siang) ya,” kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).(*)

Penulis : Fatimah Purwoko