INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Energi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung berbagai aspek kehidupan. Namun, kebutuhan masyarakat akan energi mulai sulit untuk dibendung. Bahkan telah terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan terhadap energi sehingga perlu biomassa kayu hutan honservasi energi perbarukan.
PT PLN Energi Primer Indonesia ( PLN EPI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI berinisiasi merevitalisasi lahan kritis energi untuk pengembangan sirkular ekonomi yang di gelar pada forum Focus Group Diskusion (FGD) di Eastparc Hotel Yogyakarta(21/3).
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengakui bahwa menjaga kelangsungan pasokan energi jadi tantangan besar baginya.
“Ketergantungan yang sangat tinggi pada bahan bakar fosil, dampak perubahan iklim global, pertumbuhan populasi yang cepat, dan urbanisasi yang berlangsung telah menimbulkan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan energi,” cecarnya pada keterangan, Sabtu (22/3/2024).
Ketidakseimbangan ini, kata Sri Sultan, pada akhirnya memunculkan krisis energi yang serius. Menghadapi situasi ini, diperlukan langkah proaktif. Salah satunya efisiensi energi yang harus ditingkatkan harus ditingkatkan di berbagai sektor.
“Kita perlu mengadopsi teknologi yang lebih hemat energi. Mengatur penggunaan energi dengan lebih bijak terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi energi,” katanya.
Selain itu Sri Sultan menilai pentingnya diversi energi. Sehingga masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan bahan bakar fosil.
“Investasi energi terbarukan seperti tata surya, angin, biomassa harus terus dikejar,” tegasnya.
Sri Sultan pun menilai perlunya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menghadapi krisis energi ini.
“Saya mewakili mewakili Pemerintah Daerah DIY mendukung penuh inisiatif pemanfaatan biomassa kayu hutan produksi atau tanaman energi,” cetusnya.
Sultan HB X telah mengizinkan tanah Sultan Ground seluas 60 hektar ditanami tanaman multifungsi, dari satu kelurahan melakukan pembibitan 50 ribu. Satu bibit dihargai Rp1.000, sehingga dalam satu desa dengan anggaran Rp50 juta bisa memperbaiki ekonomi secara berkelanjutan dan harapkan bisa bertambah.
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, hadir dalam kesempatan yang sama. Dia membeberkan bahwa pihaknya telah berdiri selama 1,5 tahun untuk menjaga penyaluran pasokan energi primer guna mencukupi kebutuhan dari pembangkit atau kelistrikan.
“Ada batubara, gas, BBM, dan biomassa. Bentuk dari komitmen PLN untuk menggunakan pembangkitan pada masa depan, yang telah direncanakan 75% untuk renewable energy, 25% pembangkit gas,” paparnya.
Iwan menambahkan saat ini pihaknya telah memiliki proyek percontohan pembudidayaan tanaman kleresede di Karangasem dan Gombang, Gunungkidul seluas 50 hektare di tanah Sultan Ground (SG) yang melibatkan masyarakat sekitar.
Selain di Kabupaten Gunungkidul, konsep serupa rupanya juga diterapkan di banyak wilayah seperti Banten, Cilacap, Tasikmalaya, Kupang hingga Kalimantan Barat. Pihaknya juga menargetkan pada tahun 2024 akan ada 100 hingga 300 hektar lahan yang ditanami pohon multiguna tersebut.
“Sudah ada kebijakan baru dari Mentri ESDM, bagaimana bio massa untuk campuran bahan bakar batu bara. Ada juga skala besar seperti subsidi karena harga saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Harapannya pemasok bisa lebih banyak. Ini menjadi dorongan untuk bio massa agar bisa berkembang ,” terang Iwan.
“Ini bukti kami dalam memimpin transisi energi untuk menuju Net Zero Emission pada 2060 yang sudah dicanangkan presiden,” imbuhnya.
Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dari Kemenko Marves, Nani Hendiardi, pun pentingnya menerapkan ekonomi dan energi hijau. Salah satunya lewat ekonomi sirkular.
“Ekonomi sirkular ini adalah isu penting karena kami menangani isu ini yang kedua. Isu pertama kami mulai dengan sampah, penanganan sampah plastik kami gunakan ekonomi sirkular. Kemudian isu lingkungan, lahan krisis ada di mana-mana,” ungkapnya.
Nani bilang, melalui ekonomi sirkular, upaya pengentasan masalah ekonomi dapat dilakukan bersamaan dengan permasalahan lingkungan. Bahkan, efeknya dapat meluas pada pertumbuhan sosial.
“Bisa memberikan manfaat langsung terkait dalam hal ini sosial masyarakat, ekonomi, dan juga berdampat benefit masyarakat dan aspek lingkungan,” tandasnya.(*)
Penulis : Fatimah Purwoko
