INTENS PLUS – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencecar efektivitas aplikasi oleh kementerian dan lembaga. Menghabiskan anggaran sampai triliunan rupiah, Jokowi bilang, orientasi pembuatan aplikasi pun selalu untuk kepentingan proyek.
Oleh sebab itu, Jokowi melarang semua kementerian dan lembaga tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru mulai tahun ini. Mengingat saat ini banyak sekali aplikasi yang telah dibuat.
“Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” ujarnya dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Jokowi lantas membeberkan, jumlah aplikasi yang dibuat oleh kementerian dan lembaga di Indonesia sudah mencapai 27.000. Menilik catatannya, tahun ini saja, pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp6,2 triliun. Bahkan, salah satu kementerian ada yang mengajukan sampai 500 aplikasi baru.
“Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru. Stop,” tegasnya.
Jokowi menekankan kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat.
“Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat,” kata Jokowi.
Seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Jokowi.
Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing.
“Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi nggak papa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” tandasnya.(*)
Penulis : Fatimah Purwoko
Berita Terkait ...
