INTENS PLUS – JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7/2024).
Pemeriksaan terhadap Hasto berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Sebab dia, tercatat sebagai konsultan dalam kasus yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Sampai saat ini belum hadir sebagaimana tadi teman-teman ada yang menyampaikan kemungkinan bertabrakan dengan kegiatan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.
Tessa mengatakan, penyidik masih menunggu informasi resmi dari pihak kuasa hukum Hasto mengenai alasannya absen dari jadwal pemeriksaan hari ini.
Lebih lanjut, Tessa menyebut penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto.
“Kurang lebih seperti itu (pemeriksaan Hasto akan dijadwalkan ulang),” tutur Tessa.
Terpisah, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy menyebut kliennya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena tengah mengikuti kegiatan lain. Menurut Ronny, surat panggilan penyidik baru diterima Hasto Jumat pagi ini.
“Kami masih mempelajari materi pemanggilan ini dan kami pastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” katanya.
Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.
Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.
Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.
Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.
Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.(*)
Penulis: Fatimah Purwoko
