INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pada momen perayaan Hari besar Jumat Agung (Wafat Yesus Kristus), Ketua Komisi D DPRD DIY, RB. Dwi Wahyu memberikan perhatian kepada Lembaga Keagamaan melalui Gelaran Sosialisasi Hibah Lembaga Keagamaan di Ingkung Grobog Jl. Ipda Tut Harsono, Yogyakarta.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY ini, menyebut masih banyak Lembaga Gereja belum terakses kebijakan Pemerintah.
“Banyak kebutuhan yang ada di Gereja atau Lembaga-lembaga Gereja yang belum terakses oleh kebijakan Pemerintah, tetapi ini memang jalurnya harus Biro Kesejahteraan Rakyat Setda (Kesra) DIY untuk membuat nomor klatur,” ungkap Dwi. Jumat (18/4/2025).
Dwi menjelaskan, bagaimana kebutuhan itu bisa terakses karena harus dibuat nomer klatur itu sebuah regulasi. dan untuk mengeluarkan kebijakan karena tidak semua kebutuhan yang ada di Gereja itu bisa selesai melaui alur penganggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Ada keterbatasan program dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda (Kesra) DIY dikarenakan mungkin komunikasi dengan para pemuka-pemuka agama belum masif, sehingga kita perlu gali apa yang mereka butuhkan,
Sehingga kegiatan hari ini penting, untuk komunikasi sejauh mana teman-teman Gereja dapat mengakses kebijakan dari Pemerintah.
“Namun pertemuan ini harus ditindak lanjuti di Reses, kita nanti akan bercerita tentang bagaimana mengakses kebijakan dari pemerintah dan kapan mengajukan, kapan menerima ya dari sisi anggaran mereka harus berikan implikasinya,” bebernya.
Menurut Dwi, karena tidak semua kebutuhan di Gereja itu bisa selesai di Kesra saja.
“Saya sudah konsolidasi semua OPD bisa menyelesaikan persoalan ini, teman-teman Gereja kan perlu edukasi nanti buat proposal aja enggak bisa padahal persyaratan untuk mengakses itu harus jelas,” kata Dwi.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Faishol Muslim menjelaskan sosialisasi ini mendekatkan hubungan antara Gereja dengan Pemerintah.
“Gereja adalah media untuk mendidik nilai-nilai keagamaan, ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk mempengaruhi problem-problem kehidupan masyarakat beragama,” ujarnya.
Forum seperti ini, menurut Faishol, menjadi embrio perencanaan di masa-masa yang akan datang bagi Pemerintah, untuk lebih peka serta responsif dengan kebutuhan masyarakat Contohnya adalah kawan-kawan dari nasrani.
“Kami diberi tugas untuk memfasilasi kehidupan beragama, ekspresinya bisa melalui anggaran, kebetulan melalui diskusi-diskusi seperti ini dan tentu nanti semuanya akan kita rupakan dalam bentuk program-program seperti program kegiatan, sub kegiatan tolak ukur kegiatan yang bisa memenuhi aspirasi dari masyarakat,” terangnya.
Pihaknya, selaku satuan kerja perangkat Daerah, mengakui memang harus mengajukan anggaran setiap tahunnya.
“Anggarannya ada fasilitasi kehidupan beragama, lewat cantolan kegiatan itu, seperti pembangunan tempat ibadah, fasilitasi kehidupan beragama seperti festival, kemudian peringatan hari besar, ada lagi yang berkaitan dengan lembaga penyalur zakat,” ucapnya.
Faishol mengatakan, bahwa Bironya memiliki anggaran 100 juta untuk 1 tahun, yang akan diberikan melalui 8 lembaga keagaman.
“Kami memfasilitasi 8 lembaga keagamaan, yang kita dorong untuk bisa bersinergi melayani segala aspek umat agama seperti Islam, Nasrani, katolik, hindu, budha seperti itu,” tutup Faishol.(*)
Penulis : Elis
