Headline Jabodetabek

Aksi Ojol 20 Mei 2025, Bakal Nonaktifkan Aplikasi 24 Jam Dan Turun Kejalan

INTENS PLUS – JAKARTA. Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) bakal melakukan aksi mematikan seluruh layanan aplikasi ojol pada Selasa (20/5/2025), baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), selama 24 jam penuh dan melakukan demo turun ke jalan.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi pemerintah terkait revisi sistem potongan beberapa tarif layanan aplikasi.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan aksi akan disertai dengan penghentian layanan transportasi penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari 25 ribu pengemudi ojol dari berbagai penjuru kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera yang telah masuk wilayah Jakarta secara bertahap. 

Para peserta aksi kini sudah mulai berkumpul di sejumlah basecamp komunitas ojol di lima wilayah Jakarta.

“Pelumpuhan layanan akan dilakukan secara massal dengan cara mematikan aplikasi mitra pengemudi sepanjang hari. Kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol R2 dan R4 sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama,” tulisnya dalam keterangan resmi, Senin(19/5/2025).

Igun menerangkan, bahwa aksi unjuk rasa akan dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran lokasi utama unjuk rasa antara lain di Gedung Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikator, serta lokasi-lokasi lain yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.

“Massa ojol Garda R2 gabungan R4 akan menyebar ke seluruh wilayah kota Jakarta secara masif mencari lokasi-lokasi berkaitan dengan tempat layanan perusahaan aplikasi,” jelasnya.

Igun mengaku sudah sering melakukan aksi damai namun baik pihak pemerintah maupun aplikator, adanya program hemat dan prioritas bagi pengemudi online. Dirasa sangat merugikan bagi pengemudi ojol.

“Kami sudah berkali-kali melakukan aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh pemerintah maupun aplikator, sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya,” beber Igun.

Berdasarkan informasi, sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) dijadwalkan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran turun kejalan secara serentak pada Selasa, 20 Mei. 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding telah melanggar regulasi.

Igun juga menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan dan terganggunya aktivitas warga akibat aksi ini. Ia mengimbau pengguna jalan di Jakarta dan sekitarnya agar menyesuaikan waktu melintas.

“Mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi aksi akbar 205 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan,” pesannya dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/5/2025).

Aksi akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya. 

Aksi terpusat di Jakarta namun diperkirakan akan berlangsung serentak di hampir seluruh kota besar di Indonesia.

Sejumlah aliansi seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan (GEPPAK) turut menyatakan dukungan dalam Aksi Akbar 205. 

Para pengemudi menuntut pemerintah segera merespons dugaan pelanggaran terhadap Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terutama terkait batas potongan maksimal aplikasi yang selama ini disebut bisa mencapai hingga 50 persen.

Berikut tuntutan pengemudi ojek-taksi online dalam aksi Selasa (20/5/2025):

  1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;
  2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator;
  3. Potongan Aplikasi 10%;
  4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan
  5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.(*)

Penulis : Elis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *