INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Lebih dari 1.500 dokter dan tenaga medis dari seluruh Indonesia berkumpul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam acara Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) XVIII Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang berlangsung pada 4 – 6 September 2025 di Hotel Tentrem Yogyakarta.
Acara tiga tahunan ini menjadi momentum penting bagi para dokter paru untuk memperbarui pengetahuan sekaligus menyusun strategi menghadapi tantangan penyakit paru di Indonesia.
Ketua panitia, dr. Hendris Utama Citra Wahyudin, Sp.P, menjelaskan bahwa tema besar yang diangkat adalah bagaimana para dokter paru dapat menjaga ketahanan kesehatan paru di tengah meningkatnya tantangan, baik dari segi penyakit maupun faktor sosial.
“Berbagai tantangan kami hadapi di lapangan, mulai dari TBC, PPOK, asma hingga kanker paru. Di acara ini, kami mencoba menjembatani tantangan tersebut dengan update ilmu pengetahuan, workshop, dan audiensi bersama stakeholder pemerintah,” ujarnya pada keterangan dikutip, Minggu (7/9/2025).
Menurutnya, PIK PDPI XVIII di Jogja memiliki keistimewaan tersendiri karena untuk pertama kalinya diadakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PDPI dengan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kesehatan, dan Tim Penggerak PKK DIY.
“Kesepakatan ini lahir dari dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X, agar para dokter paru turut mendampingi masyarakat hingga ke tingkat kalurahan dalam memberantas penyakit paru. Selain itu. kami sudah bertemu dengan Bu Ratu Hemas dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Harapannya kerja sama ini berkelanjutan, khususnya untuk pengabdian masyarakat,” terang dr. Hendris.
Melalui kerja sama ini, Pihak PDPI berkomitmen memperkuat upaya screening, deteksi dini, hingga pendampingan pasien.
“Dengan keterlibatan pemerintah, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung tata laksana penyakit paru secara lebih efektif,” imbuhnya.
Melalui forum ilmiah ini, PDPI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan penyakit paru.
“Pesan kami, dokter paru tidak bisa berjalan sendiri. Bekerja sama dengan pemerintah adalah kunci. Dari screening, deteksi dini, hingga pengobatan, semuanya harus terintegrasi,” kata dr. Hendris.
Ia berharap, kerja sama PDPI dengan Pemda DIY bisa menjadi contoh bagi cabang-cabang PDPI lain di Indonesia.
“Semoga ini jadi model kolaborasi yang bisa diterapkan di daerah lain dalam memperkuat ketahanan kesehatan paru nasional,” pungkasnya.
Dalam forum yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, memaparkan bahwa kasus tuberkulosis (TB) di wilayahnya terus meningkat. Pada 2023 tercatat 6.915 kasus, sedangkan pada 2024 jumlahnya hampir menyentuh 7.000 kasus.
“Gejalanya antara lain batuk lebih dari dua minggu, penurunan berat badan, dan demam tanpa penyebab jelas. Itu sudah masuk kategori suspek TB,” jelas Pembajun.
Ia menegaskan bahwa meski jumlah kasus di DIY cukup tinggi, provinsi ini bukan yang terbanyak di Indonesia. Faktor lingkungan seperti pemukiman padat hingga kebiasaan merokok disebut turut memengaruhi tingginya angka kasus.
Namun, tingginya temuan kasus juga menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri semakin baik, sehingga peluang menekan penularan lebih besar.
“Yang terpenting jangan ada pasien hilang kontak. Mereka harus didampingi hingga sembuh. Dan stigma negatif terhadap pasien TB harus dihapuskan,” tegasnya.
Acara PIK PDPI XVIII di Jogja diikuti sekitar 1.500 peserta, terdiri dari 900 dokter spesialis paru, dokter umum, hingga spesialis lain seperti anak dan penyakit dalam. Pada hari pertama, 4 September, digelar 9 workshop ilmiah dengan 300 peserta. Sementara pada 5- 6 September, lebih dari seribu orang hadir mengikuti simposium utama.
Selain pembaruan keilmuan, panitia juga menyiapkan Cultural Night di Candi Prambanan yang dihadiri lebih dari seribu peserta, menampilkan kekayaan budaya Yogyakarta sebagai tuan rumah.(*)
Penulis : Elis
