INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Sentra pengrajin blangkon kembali mendapat sorotan, setelah Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kunjungan kerja di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.
Kunjungan ini menjadi momentum bagi para pengrajin untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan modal hingga persaingan harga dengan produk serupa dari luar.
Dalam dialog dengan DPRD, pengrajin mengungkapkan bahwa penjualan blangkon mengalami penurunan signifikan setelah pandemi Covid-19. Selain itu, mereka kini menghadapi tantangan berupa persaingan harga dengan produk blangkon buatan pondok pesantren yang dipasarkan dengan harga lebih murah.
“Jumlah pengrajin di Sidoarum ada 20 orang, tapi baru 16 yang tergabung dalam organisasi resmi sejak sentra ini diresmikan Bupati Sleman pada 2015. Kami juga kesulitan modal dan membutuhkan gudang produksi serta showroom produk,” ungkap Hariyo, Wakil Ketua Pengrajin Blangkon Sidoarum. Rabu (24/9/2025).
Dukuh Beji, wilayah yang dikenal sebagai pusat industri blangkon turun-temurun, menambahkan bahwa persaingan harga tersebut dikhawatirkan mengancam keberlangsungan usaha para pengrajin lokal.
Lurah Sidoarum, Hety Pujiastutik, menyampaikan terima kasih atas perhatian DPRD DIY terhadap warganya. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kesempatan penting bagi pengrajin untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh solusi.
“Kolaborasi antara pengrajin, DPRD, dan dinas terkait sangat penting agar blangkon Sidoarum terus berkembang dan tidak kalah saing,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan bahwa blangkon adalah simbol budaya sekaligus identitas Yogyakarta yang harus dijaga. Karena itu, Ia mendorong adanya dukungan nyata untuk para pengrajin.
“Kerajinan blangkon tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga harus mampu menjadi sumber penghidupan. Kami mendorong fasilitasi pelatihan, permodalan, serta penguatan pemasaran, baik lokal maupun nasional,” katanya.
Andriana menambahkan, pengrajin blangkon diharapkan agar mulai mengoptimalkan pemasaran digital. Menurutnya, strategi ini penting agar produk lokal bisa menjangkau konsumen yang lebih luas.
“Selain showroom yang sedang diupayakan, pemasaran digital sangat penting di era sekarang. Kami juga merekomendasikan pengurusan HKI sebagai langkah melindungi dan memperkuat daya saing produk blangkon,” tandasnya.
Anggota Komisi B lainnya, Yan Kurnia Kustanto, menekankan pentingnya legalitas usaha melalui izin kawasan industri. Menurutnya, Sidoarum memiliki potensi besar di bidang kriya, kuliner, dan fashion.
Sementara itu, Imam Priyono D Putranto, menyebutkan bahwa pemerintah memiliki program pendampingan, termasuk edukasi tentang kekayaan intelektual dan pemanfaatan aplikasi Sibakul Jogja untuk mendukung pengembangan usaha UMKM.
Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM DIY turut hadir dalam kunjungan tersebut. Mereka menyatakan siap membantu para pengrajin mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui koordinasi lintas dinas.
“Kami punya sistem Sibakul Jogja yang bisa dimanfaatkan pengrajin untuk memperoleh informasi dan fasilitasi usaha, mulai dari pemasaran hingga perizinan,” terangnya.(*)
Penulis : Elis
