INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menegaskan pentingnya arah kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan generasi muda.
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan harus dirancang pro terhadap pendidikan dan penciptaan lapangan kerja sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pada kaum muda.
“Kami ucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Merenungkan kembali 97 tahun perjalanan Sumpah Pemuda, peristiwa heroik ini masih sangat relevan dengan kondisi hari ini. Semangat Sumpah Pemuda harus mendapat tempat di hati rakyat Indonesia, khususnya kaum muda,” kata Eko Suwanto, dikutip Rabu (29/10/2025).
Dalam momentum peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda di Yogyakarta, Ia menekankan bahwa semangat kepeloporan pemuda yang menggelora sejak 28 Oktober 1928 harus terus dihidupkan dalam setiap langkah pembangunan bangsa, termasuk dalam perencanaan kebijakan daerah.
Menurut Eko, semangat Sumpah Pemuda sejatinya adalah memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ia menilai semangat itu kini harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh kepentingan anak muda, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.
“PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mendesak Pemda DIY agar menyediakan fasilitasi akses pendidikan yang lebih luas, membuka peluang lapangan pekerjaan, serta menciptakan lingkungan hidup yang baik bagi kaum muda,” ujar Eko.
Ia menambahkan, komitmen politik PDI Perjuangan di tingkat daerah juga diarahkan untuk memastikan APBD DIY benar-benar pro terhadap generasi muda.
Artinya, setiap program dan anggaran harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat produktif.
“Ini tanggung jawab yang harus dijalankan bersama antara DPRD dan Pemda DIY agar manfaatnya benar-benar dirasakan anak muda, baik di desa maupun di kota,” tambahnya.
Sebagai bukti nyata, Eko memaparkan bahwa DPRD DIY bersama Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Eko menyebut perda tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun kesadaran sejarah dan nasionalisme di kalangan muda.
“Itu langkah penting bagaimana kaum muda bisa belajar sejarah kebangsaan dan memahami Pancasila 1 Juni 1945 dari Bung Karno. Di tengah arus digitalisasi, penting sekali menghadirkan sumber referensi sejarah yang memperkuat jati diri bangsa,” jelasnya.
Eko menilai, pendidikan karakter dan kebangsaan harus terus diperkuat agar generasi muda memiliki fondasi ideologis yang kokoh. Dengan demikian, mereka mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas nasional.
“Semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti di slogan. Ia harus hidup dalam tindakan nyata dalam cara kita membangun pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan membangun masa depan yang berkeadilan bagi semua,” kata Eko.
Senada dengan Eko, Radjut Sukasworo, anggota Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan perjuangan para pendahulu.
“Kalau dulu semangat pemuda diarahkan menuju kemerdekaan, sekarang semangat itu diwujudkan dalam pembangunan dan inovasi. Gen Z harus menjadi agen perubahan yang membawa bangsa ini maju. Jangan takut berpolitik untuk kepentingan kebangsaan,” ujar Radjut.
Ia menjelaskan, di era disrupsi dan digitalisasi seperti sekarang, penting bagi kaum muda untuk tetap kreatif, inovatif, dan memiliki semangat persaudaraan yang tinggi.
“Tumbuhkan semangat persatuan, jangan mudah terpengaruh propaganda negatif. DPRD siap menerima aspirasi anak muda, tapi harus disampaikan dengan santun dan konstruktif. Sekarang saatnya yang muda bersiap melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa,” tegasnya.(*)
Penulis : Elis
