INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar MPM Outlook 2026 bertajuk “Masyarakat Berdaya, Indonesia Berjaya” di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi pijakan strategis Muhammadiyah dalam merumuskan arah pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis pendampingan jangka panjang.
Bendahara Umum MPM Muhammadiyah, Nasrullah, menjelaskan bahwa Majelis Pemberdayaan Masyarakat merupakan majelis yang lahir sejak Muktamar Muhammadiyah 2005 di Malang dan hingga kini konsisten menjalankan berbagai program pemberdayaan.
“MPM ini fokus menangani pemberdayaan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, nelayan, buruh migran, hingga persoalan hukum. Pemberdayaan bukan program instan, tetapi proses panjang yang harus berkelanjutan,” ujar Nasrullah. Sabtu (3/1/2026)
Ia menyebutkan, MPM Muhammadiyah telah melakukan pendampingan di berbagai wilayah, seperti Tliu di Timor Tengah Selatan (NTT), Kokoda di Sorong, Berau di Kalimantan Timur, serta sejumlah daerah binaan lainnya.
Program tersebut berjalan berkesinambungan sejak 2015, mulai dari pendidikan, penghijauan, pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam MPM Outlook 2026, Ia juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma pemberdayaan yang selama ini dijalankan pemerintah.
Menurut Nasrullah, pemberdayaan kerap bersifat pragmatis dan belum memiliki peta jalan jangka panjang.
“Pemberdayaan sering kali hanya berbasis penghabisan anggaran. Padahal, prosesnya panjang, dari nol sampai hasil. Kami berharap model pemberdayaan yang dilakukan MPM bisa menjadi rujukan bagi pemerintah,” tegasnya.
“Kami ingin mendorong agar pemberdayaan masyarakat memiliki rentang waktu yang jelas, seperti lima, sepuluh, hingga dua puluh lima tahun, agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari status daerah tertinggal,” imbuhnya.
Nasrullah menekankan, bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada peluncuran program, tetapi harus disertai pendampingan hingga masyarakat benar-benar mandiri.
“Di sektor pertanian, nelayan, hingga buruh migran, kami melakukan pendampingan dari hulu ke hilir. Bahkan keluarga buruh migran yang ditinggalkan juga kami berdayakan melalui pelatihan keterampilan berbasis kearifan lokal,” kata Nasrullah.
Wakil Ketua MPM Muhammadiyah Bidang Pertanian, Ahmad Romadhoni Surya Putra, menuturkan bahwa MPM Outlook 2026 juga menjadi momentum evaluasi sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu fokus utama pemberdayaan.
“Selama satu tahun terakhir, Kami menyiapkan komunitas dampingan agar mampu masuk dalam ekosistem pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik untuk kebutuhan amal usaha Muhammadiyah maupun dukungan terhadap program pemerintah. MBG menjadi game changer di pasar pangan nasional. Dampaknya sangat besar, tetapi juga memunculkan tantangan pasokan, terutama telur dan daging ayam,” jelas Romadhoni.
Ia menyebutkan, di beberapa wilayah, tingginya serapan MBG bahkan berdampak pada naiknya harga telur di pasaran karena keterbatasan pasokan.
Romadhoni mengungkapkan bahwa Muhammadiyah melalui jaringan Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) telah berkontribusi signifikan dalam ekosistem pangan nasional.
“Di beberapa daerah, Muhammadiyah mampu menyuplai sekitar 15 persen kebutuhan dapur MBG. Namun menjaga keberlanjutan pasokan tetap menjadi tantangan karena komoditas pertanian membutuhkan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Untuk memperkuat keberlanjutan tersebut, organisasi ini telah mengkonsolidasikan beberapa lini usahanya.
“Saat ini, Kami telah mengkonsolidasikan seperti petani padi, peternak ayam petelur, ayam potong, hingga produsen telur. Dalam koperasi berbasis Jamaah Tani Muhammadiyah sebagai bentuk institusionalisasi pemberdayaan ekonomi,” kata Romadhoni.(*)
Penulis : Elis
