INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat langkah pengendalian HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS) melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan dengan menjalin kerja sama bersama Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat Community Development (UPKM CD) Bethesda Yakkum dalam Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Wilayah Rentan.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, dan Direktur UPKM CD Bethesda Yakkum, Wahyu Priyo Saptono. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan pengendalian HIV dan AIDS tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.
“HIV dan AIDS bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan sosial. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen penuh untuk terus menekan kasus HIV di wilayah kami melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UPKM CD Bethesda Yakkum,” ujar Hasto pada sambutannya di RS Pratama Yogyakarta.Kamis (5/2/2026).
Hasto memaparkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sejak tahun 2004 hingga 2025 jumlah kasus HIV kumulatif di Kota Yogyakarta telah mencapai 1.799 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 saja tercatat penambahan 98 kasus baru.
Ia menilai, data tersebut menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Angka ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian HIV dan AIDS harus terus diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan semua pihak, mulai dari fasilitas layanan kesehatan, organisasi masyarakat, hingga komunitas,” jelasnya.
Dalam upaya menekan angka penularan HIV dan AIDS, Pemkot Yogyakarta selama ini telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat, baik di lingkungan permukiman, layanan publik, institusi pendidikan, hingga instansi vertikal.
Pemkot Yogyakarta juga membentuk Warga Peduli AIDS (WPA) yang tersebar di 45 kelurahan. Kelompok ini berperan aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan HIV dan AIDS.
“Peran masyarakat sangat penting. Melalui WPA, kami berharap edukasi bisa lebih dekat dengan warga dan mampu mengurangi stigma terhadap ODHIV,” ungkap Hasto.
Selain edukasi, Pemkot Yogyakarta juga terus memperluas jangkauan layanan kesehatan HIV dan AIDS. Saat ini, layanan terkait HIV dan AIDS tidak hanya tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah, tetapi juga di fasilitas kesehatan swasta, termasuk klinik.
Tak hanya itu, Pemkot Yogyakarta juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan HIV, AIDS, dan IMS secara profesional serta berkelanjutan.
Salah satu inovasi yang dijalankan adalah pelaksanaan Tes Konseling HIV di luar jam kerja Puskesmas, sehingga masyarakat memiliki akses layanan yang lebih fleksibel.
“Dengan layanan di luar jam kerja, kami berharap semakin banyak masyarakat yang berani memeriksakan diri tanpa terkendala waktu,” tambah Hasto.
Untuk memperkuat jejaring pengendalian HIV dan AIDS, Pemkot Yogyakarta juga menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO). Di antaranya Yayasan Vesta Indonesia, Yayasan Victory Plus, Pita Merah Jogja, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Kebaya, serta UPKM CD Bethesda Yakkum.
Menurut Hasto, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat peran pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pengendalian HIV, AIDS, dan IMS secara terpadu.
“Kami ingin semua bergerak bersama dan saling melengkapi. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan dunia kesehatan harus berjalan seiring,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur UPKM CD Bethesda Yakkum, Wahyu Priyo Saptono, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemkot Yogyakarta akan berlangsung hingga tahun 2028.
Ia menilai, kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas dampak program pengendalian HIV dan AIDS, khususnya di wilayah-wilayah rentan.
Objek kerja sama mencakup tiga aspek utama, yakni pengendalian struktural, pengendalian biomedikal, serta pengendalian melalui perubahan perilaku. Ketiga aspek tersebut diharapkan mampu mendorong pencegahan terpadu infeksi HIV baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV (ODHIV) dan Orang yang Hidup dengan AIDS (OHIDHA).
“Kerja sama ini tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pendampingan dan peningkatan kualitas hidup ODHIV dan OHIDHA agar tetap produktif serta tidak mengalami stigma sosial,” kata Wahyu.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga layanan kesehatan masyarakat ini dapat membuat upaya pengendalian HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta berjalan lebih baik.
“Saya berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga layanan kesehatan masyarakat ini dapat membuat upaya pengendalian HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain di Indonesia,” ucap Wahyu.(*)
Penulis : Elis
