INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW PKB DIY) menggelar diskusi “Satu Meja Bareng Media” dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, pada Rabu (11/2/2026) di Omah Dhuwur Dining & Coffee, Jalan Mondorakan No. 252, Banguntapan, Bantul.
Diskusi tersebut menjadi ajang dialog terbuka antara pimpinan PKB DIY dan insan pers lintas platform, sekaligus penegasan komitmen PKB DIY untuk memperkuat demokrasi melalui kolaborasi yang sehat dan berkesinambungan dengan media massa.
Ketua DPW PKB DIY sekaligus Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, keberadaan pers menjadi penopang utama agar demokrasi dapat berjalan secara seimbang.
“Pers itu pilar demokrasi keempat. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media massa atau pers. Kalau tidak ada pers, maka demokrasi kakinya hanya tiga, kursinya roboh,” ujar Umaruddin dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kritik dan masukan dari media merupakan bagian penting dalam proses demokrasi. Meski terkadang terasa pahit, kritik justru berfungsi sebagai kontrol sosial yang menyehatkan.
“Sebagai orang Jawa, kami meyakini kritik itu seperti jamu. Rasanya memang tidak enak, tetapi menyehatkan. Kritikan dan masukan dari teman-teman media akan membuat demokrasi kita semakin sehat dan kuat,” katanya.
Umaruddin Masdar juga menyampaikan bahwa meskipun baru sekitar sepekan dilantik sebagai Ketua DPW PKB DIY, pihaknya telah menyiapkan sejumlah agenda awal untuk mengawali kerja politik. Di antaranya adalah membangun silaturahmi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa.
“Kami sudah berkirim surat ke Gubernur DIY untuk sowan atau audiensi, juga ke ormas-ormas termasuk media massa. Ini bagian dari taaruf dan penguatan sinergi,” jelasnya.
Menurut Umaruddin, hubungan yang sehat antara partai politik dan pers harus dibangun atas dasar keterbukaan, dialog, dan saling menghormati peran masing-masing.
Dalam forum tersebut, Umaruddin memperkenalkan kepengurusan baru DPW PKB DIY yang dinilainya cukup progresif. Ia menyebut 53 persen pengurus DPW PKB DIY adalah perempuan, serta melibatkan banyak kalangan generasi muda.
“PKB DIY, yang selama ini dikenal dekat secara kultural dengan Nahdlatul Ulama (NU), tetap menjaga basis Nahdliyin, namun juga melakukan perluasan basis ke wilayah generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial,” ucapnya.
Langkah ini telah diwujudkan melalui program Sekolah Kader Perubahan, yang berhasil merekrut tidak kurang dari tiga ribu kader baru dari kalangan anak muda.
“Kami menyesuaikan dengan hasil pemetaan dan survei banyak lembaga yang memprediksi Pemilu 2029, sekitar 84 persen pemilih adalah generasi milenial dan Gen Z,” ujar Umaruddin.
Ke depan, PKB DIY juga berencana membentuk pengurus harian yang diisi anak-anak muda berusia di bawah 25 tahun.
“Kita sedang seleksi. Kita ingin memberi ruang, dukungan, dan fasilitasi bagi anak-anak muda agar terlibat aktif dalam politik yang sehat,” tambahnya.
Umaruddin Masdar mengakui bahwa tantangan politik ke depan tidak ringan. Selain dinamika politik nasional, situasi global yang diwarnai konflik dan perang di sejumlah negara juga berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri.
Namun demikian, ia optimistis dengan kerja kaderisasi yang terukur dan sistematis, PKB DIY mampu menjawab tantangan tersebut. Bahkan, dari aspek kaderisasi, DPW PKB DIY dinilai sebagai salah satu yang terbaik secara nasional bersama Provinsi Lampung.
“Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas dan tentu kami membutuhkan dukungan dari awak media,” kata Umaruddin.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua PWI DIY Drs. H. Hudono, SH, Ketua DPW PKB DIY Umaruddin Masdar, serta Sekretaris DPW PKB DIY Aslikh Rina Ulyaddin, S.Psi. Diskusi dipandu Sekretaris PWI DIY Primaswolo Sudjono.
Ketua PWI DIY, Hudono, menekankan pentingnya independensi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Menurutnya, kolaborasi antara media dan partai politik harus tetap berorientasi pada kepentingan publik.
“Independensi bukan berarti netralitas tanpa pilihan, tetapi kemampuan menilai mana yang baik untuk kepentingan publik. Sinergi harus dibangun tanpa meninggalkan etika dan profesionalisme,” kata Hudono.
Ia berharap silaturahmi antara PKB DIY dan insan media dapat terus terjalin secara berkesinambungan.
“Kita perlu kolaborasi dan sinergi. Kebaikan itu harus didukung,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PKB DIY, Aslikh Rina Ulyaddin, menyoroti tantangan di era digital, di mana arus informasi sering kali lebih cepat dibanding proses konfirmasi.
Ia mengutip pesan Ketua Umum PKB bahwa saat ini “informasi lebih cepat melaju daripada konfirmasi”.
“Di sinilah peran media sangat penting. Kami berharap kebijakan politik yang kami susun dapat tersampaikan dengan baik dan benar, sehingga anak muda tidak hanya tergerus isu media sosial, tetapi juga mulai berpikir kritis,” jelas Aslikh.
Diskusi yang berlangsung hangat dan diselingi humor khas kiai NU ini juga dihadiri Ketua Dewan Syuro PKB DIY Kiai Rifqi Azis Maksum serta Wakil Ketua Dewan Syuro PKB DIY Aslam Ridlo.
Kegiatan yang diikuti sekitar 20 wartawan dari berbagai media tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif.
Melalui momentum peringatan HPN 2026, DPW PKB DIY menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog, menerima kritik sebagai bagian dari kontrol sosial, serta memperkuat demokrasi demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan berdaulat.(*)
Penulis : Elis
