INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PWI DIY) masa bakti 2025 – 2030 menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) dengan menghasilkan dua agenda besar dan strategis.
Yakni memperjuangkan almarhum wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin sebagai Pahlawan Nasional serta percepatan pembangunan Grha Pers Pancasila.
Rakerprov berlangsung di Gedung DPRD DIY, Sabtu (14/2), dan diikuti lebih dari 40 peserta. Ketua PWI DIY Hudono menegaskan, forum ini merupakan amanat PD/PRT organisasi sekaligus momentum menentukan arah program lima tahun ke depan.
“Rapat kerja ini memberi arah strategis masa bakti 2025–2030, baik program jangka pendek, menengah, maupun panjang yang semuanya didedikasikan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat,” ujarnya, Minggu (15/2/2025).
Salah satu keputusan penting Rakerprov adalah membentuk tim ad hoc untuk mempercepat pengajuan Udin sebagai Pahlawan Nasional. Tim tersebut berada di bawah bidang advokasi dan pembelaan wartawan, dipimpin Wakil Ketua PWI DIY Ainun Najib.
Nama Udin bukan sosok asing dalam sejarah pers Indonesia. Wartawan harian Bernas itu meninggal dunia pada 1996 setelah mengalami penganiayaan. Hingga kini, kasus pembunuhan tersebut belum terungkap secara tuntas.
Tragedi yang menimpa Udin terjadi menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa itu memiliki kemiripan dengan kasus yang menimpa aktivis buruh Marsinah, yang juga menjadi korban pembunuhan dan pelakunya tak pernah terungkap sepenuhnya. Marsinah sendiri telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 2025.
Hudono menjelaskan, aspirasi pengusulan Udin sebelumnya telah disuarakan dalam forum Hari Pers Nasional (HPN) di Banten dan mendapat respons positif dari delegasi daerah lain.
“Prosesnya memang panjang. Akan ada kajian akademik, diskusi publik, hingga berproses di Kementerian Sosial. Tapi ini komitmen kami,” tegasnya.
Menurutnya, pengusulan Udin bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan bagian dari upaya menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia.
Agenda besar kedua adalah percepatan pembangunan Grha Pers Pancasila yang disebut sebagai program monumental bagi DIY dan dunia pers nasional.
Gagasan Pers Pancasila mengemuka dalam pertemuan para Ketua PWI se-Indonesia dengan Sri Sultan di Keraton Kilen pada 6 Juli 2018. Konsep tersebut kemudian diwujudkan melalui rencana pembangunan gedung sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan pengkajian pers berbasis nilai-nilai Pancasila.
Grha Pers Pancasila dirancang menjadi pusat studi Pers Pancasila pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nantinya, fasilitas ini akan menjadi tempat pendidikan dan pelatihan bagi wartawan dari seluruh Indonesia, termasuk akademisi dan masyarakat yang ingin mempelajari konsep pers berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebhinnekaan, musyawarah, dan keadilan sosial.
Saat ini, naskah studi kelayakan tengah dimatangkan oleh tim di bawah Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof Dr Sudjito SH. Setelah rampung, dokumen akan diserahkan kepada Gubernur DIY dan DPRD DIY untuk dilanjutkan ke tahap Detail Engineering Design (DED).
Rakerprov diawali dengan kegiatan sambung rasa bersama Ketua DPRD DIY Nuryadi. Dalam kesempatan itu, Nuryadi menegaskan komitmen DPRD DIY untuk terbuka terhadap kritik dan masukan dari media.
“Kami terbuka terhadap masukan. Kritik yang disampaikan media adalah bagian dari upaya memperbaiki kinerja,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD DIY merupakan kantor rakyat yang terbuka bagi publik, termasuk dalam akses informasi mengenai APBD dan keputusan strategis lainnya. Transparansi dinilai penting agar tidak muncul praduga yang tidak benar di tengah masyarakat.
Terkait Grha Pers Pancasila, DPRD DIY menunggu hasil studi kelayakan. Jika DED selesai dan kebutuhan anggaran telah terpetakan, pembangunan ditargetkan dapat dimulai pada 2027 melalui APBD atau Dana Keistimewaan.
Selain dua agenda besar tersebut, Rakerprov juga menegaskan prioritas peningkatan profesionalisme wartawan. Program yang disepakati antara lain uji kompetensi, orientasi keorganisasian dan kewartawanan, serta pelatihan jurnalistik berkelanjutan.
Hudono menekankan pentingnya menjaga standar jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital. Minimnya verifikasi kerap memicu hoaks, disinformasi, hingga fitnah yang meresahkan masyarakat.
“Pers arus utama harus disiplin verifikasi, cover both sides, dan menjaga keberimbangan. Itulah esensi Pers Pancasila,” katanya.
Sebelumnya, rapat kerja diawali dengan kegiatan sambung rasa dengan Ketua DPRD DIY Nuryadi. Dia ingin pers menjalankan kontrol dengan baik. Kritik yang disampaikan media merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja. Dengan demikian, kinerja DPRD DIY sebagai wakil rakyat dapat berjalan lebih optimal.
Nuryadi mengatakan, pers memiliki peran strategis. Bukan hanya mempublikasikan kegiatan dewan. Tapi juga memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas kinerja lembaga parlemen
“Kami terbuka terhadap masukan,” ucapnya.
Derasnya arus informasi yang berkembang di masyarakat juga menjadi atensi. Kondisi itu sering kali membuat publik kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Bahkan, informasi keliru dapat berkembang menjadi saling menyalahkan dan menjatuhkan pihak lain.
“Penyebaran informasi harus akurat, berimbang, dan sesuai fakta. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” pesannya.
Nuryadi menyampaikan, bahwa DPRD DIY merupakan kantor rakyat. Terbuka bagi siapa saja. Publik berhak mengetahui hasil kerja dewan, termasuk informasi terkait APBD maupun berbagai keputusan strategis lainnya.
“Ini kantor rakyat, mestinya semua bisa masuk ke sini. Semua bisa mengetahui hasil-hasil kerja dewan tanpa harus ditutupi. Jika ditutup-tutupi, dikhawatirkan muncul praduga yang tidak benar,” tandasnya.
Soal gedung Grha Pers Pancasila, anggota DPRD DIY lima periode ini menunggu hasil studi kelayakan yang disusun PWI. Dia sepakat bisa selesai dan diserahkan ke gubernur tahun ini. Dewan, lanjut dia siap mengawalnya.
“Harapannya begitu DED selesai, bisa diketahui kebutuhan anggarannya. Bisa lewat APBD atau dana keistimewaan. Tahun depan, 2027 sudah bisa berjalan,” ucap Nuryadi.
Rakerprov dihadiri Sekretaris Dewan Penasihat PWI DIY Prof Dr Edy Suandi Hamid, Anggota Dewan Penasihat Ki Bambang Widodo, Anggota Dewan Pakar Esti Susilarti dan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI DIY Ribut Raharjo.(*)
Penulis : Elis
