INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran pendidikan dan praktik politik elektabilitas dalam Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di kawasan Embung Giwangan, Yogyakarta. Senin (16/2).
Di hadapan ratusan mahasiswa, pelajar, aktivis, dan akademisi, Rocky menegaskan bahwa Yogyakarta harus tetap menjadi benteng akal sehat dan tidak tunduk pada desain politik pragmatis yang hanya mengandalkan popularitas tanpa fondasi intelektual.
“Jogja ini adalah community of thought, tempat orang bertengkar secara akademis. Jangan sampai ruang ini dirampas oleh makhluk-makhluk pragmatis yang rakus kekuasaan,” tegasnya dikutip, Selasa (17/2/2026).
Kritik Anggaran Pendidikan: “Itu Pelanggaran Hak”
Dalam paparannya, Rocky menyinggung amanat konstitusi terkait alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan. Menurutnya, norma tersebut kerap tidak sepenuhnya terealisasi sesuai tujuan awal.
“Normanya 20 persen untuk pendidikan. Faktanya? Diambil untuk Dana Desa, lalu pindah lagi ke program lain. It is a crime! Itu pelanggaran hak,” ujarnya lantang.
Ia menilai kebijakan pendidikan saat ini terlalu administratif dan kehilangan substansi nilai. Rocky bahkan menyebut Indonesia mengalami “surplus ijazah tetapi defisit value”.
“Kita punya banyak gelar, tapi kehilangan makna. Banyak lulusan S3 tidak terserap karena negara tidak menyediakan ruang bagi pikiran mereka. Struktur teknokratis kita lebih banyak dikuasai dealer kekuasaan daripada leader,” sindirnya.
Politik Elektabilitas dan Bahaya Otoritarianisme
Rocky juga mengkritik fenomena politik elektabilitas yang dinilai mengabaikan kualitas intelektual. Ia mengingatkan adanya potensi creeping authoritarianism atau otoritarianisme yang merangkak naik secara perlahan.
Menurutnya, satu-satunya cara membendung kondisi tersebut adalah dengan menghidupkan kembali komunitas epistemik—kelompok masyarakat yang berlandaskan rasionalitas dan argumentasi ilmiah.
“Mem-back up negeri ini dengan ide dan pikiran adalah cara mengembalikan nalar publik menjadi grammar of the town. Itu pentingnya oposisi, itu pentingnya Jogja tetap kritis,” katanya.
Dalam gaya retorika satirnya, Rocky juga menyinggung situasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menghadapi beban struktural berat dari kebijakan sebelumnya.
Suara Pelajar dan Akademisi
Kegelisahan generasi muda turut mencuat dalam forum tersebut. Otniel Rahadianta Sembiring dari Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO) Yogyakarta menyampaikan bahwa sistem pendidikan saat ini terlalu rigid dan kurang memberi ruang bagi ide-ide baru.
“Kami generasi baru seharusnya membawa gagasan segar, tapi sistem sering membungkam,” ungkapnya.
Ketua MGMP Bahasa Inggris DIY, Ismi Fajarsih, juga mengkritik kebijakan pendidikan yang dinilai sering tidak berbasis kajian mendalam.
“Kita sering memberi parasetamol sebagai masking effect. Penyakitnya tidak benar-benar diobati,” ujarnya.
Ekonom Rimawan Pradiptyo dalam kesempatan yang sama menyoroti fenomena institutional decay atau pelemahan kelembagaan yang berdampak pada kualitas kebijakan publik.
Perspektif Pemerintah Kota: SDM Jadi Tumpuan
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang turut hadir menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan kota. Menurutnya, Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam melimpah sehingga hanya dapat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia.
Ia memaparkan tantangan serius seperti aging population, meningkatnya gangguan kesehatan mental remaja, hingga rendahnya Human Capital Index Indonesia yang berada di angka 0,54.
“Kompetensi saja tidak cukup. Harus profesional dan mampu mendiagnosis persoalan sebelum memberi solusi,” ujarnya, merujuk pada pengalamannya sebagai dokter spesialis.
Spirit Pendidikan yang Memerdekakan
Forum yang dipandu Aryo Seno Bagaskoro dari Pandu Negeri itu sebelumnya juga melakukan kunjungan ke Pendopo Agung Taman Siswa untuk menelusuri jejak perjuangan Ki Hajar Dewantara.
“Pendidikan adalah membangun manusia, bukan sekadar dikapitalisasi. Esensi pendidikan yang memerdekakan harus tetap dijaga,” kata Seno.
Public Lecture Series 002 yang juga disiarkan host Pandu Negeri melalui kanal Youtube ini ditutup dengan ajakan agar semangat kritis Yogyakarta terus disebarluaskan ke berbagai kampus di Indonesia, menjadikan kota ini sebagai episentrum perlawanan intelektual terhadap pragmatisme politik dan politik elektabilitas yang dangkal.(*)
Penulis : Elis
