INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bersama Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (CfDS UGM) membahas strategi literasi digital untuk meredam hoaks dan scam dalam forum DigiTalk #64 bertajuk “Navigasi Ruang Digital: Kolaborasi Lintas Sektor Mengatasi Disinformasi”.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum diseminasi Policy Paper: Peta Jalan Penanganan Disinformasi di Indonesia. Diskusi publik ini digelar secara luring di Auditorium Mandiri Lt. 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (FISIPOL UGM), Yogyakarta, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube CfDS UGM dan MASTEL TV.
Forum ini menghadirkan pemangku kepentingan dari sektor industri telematika, akademisi, hingga masyarakat sipil. Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, dalam sambutannya menekankan bahwa peningkatan skala dan kecanggihan disinformasi menuntut kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, tidak ada satu aktor pun yang mampu mengatasi persoalan hoaks dan scam secara mandiri.
“Disinformasi merupakan akibat dari perkembangan digital yang harus kita pelajari bersama,” ujarnya pada keterangan, Jumat (20/2/2026).
Ia menyoroti, kerja sama multipihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat sipil, merupakan fondasi membangun ekosistem digital yang lebih sehat.
“Pentingnya membangun kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan platform digital yang terus berubah,” lanjutnya.
Kepala Divisi Media Digital dan Penyiaran MASTEL, Neil R. Tobing, menekankan bahwa literasi media dan literasi digital menjadi antitesis dari maraknya hoaks dan scam. Ia mendorong pengembangan kerangka kebijakan bersama yang terintegrasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola penyiaran dan ruang digital yang responsif.
“Literasi digital tidak hanya soal kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami konteks informasi, serta mengenali motif ekonomi maupun politik di balik penyebaran disinformasi,” terangnya.
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Pratiwi Utami, mengatakan akademisi memiliki tanggung jawab menghasilkan riset berbasis bukti untuk mendukung strategi mitigasi disinformasi yang lebih efektif.
Ia mendorong integrasi literasi digital kritis dalam pendidikan formal maupun nonformal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga partisipan aktif yang bertanggung jawab di ruang digital.
“Literasi digital harus membekali warga dengan kemampuan reflektif dan analitis agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan,” jelasnya.
Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, menambahkan bahwa model literasi digital perlu dirancang secara komprehensif. Ia menyoroti pentingnya pendekatan yang mencakup aspek kognitif, psikologis, dan perilaku dalam menghadapi masifnya disinformasi dan penipuan digital.
“Kita bisa menghadapi masifnya disinformasi dan scam dengan eksistensi model literasi digital yang fokus pada kognitif, psikologis, dan perilaku,” ujarnya.
Menurut Septiaji, kolaborasi berkelanjutan dengan platform digital, organisasi media, serta pembuat kebijakan sangat diperlukan.
“Kolaborasi berkelanjutan dengan platform digital, organisasi media, serta pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk memperluas dampak dan memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang kredibel.,” kata Septiaji.
Dalam diskusi, Septiaji juga menyinggung fenomena global yang ramai diperbincangkan di internet, yakni “Epstein Files” yang berkaitan dengan kasus Jeffrey Epstein. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi global yang berpotensi memicu spekulasi dan disinformasi baru di tingkat nasional.
“Masyarakat tidak boleh tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa verifikasi mendalam. Edukasi literasi digital menjadi benteng utama agar masyarakat mampu memilah fakta dan opini di tengah derasnya arus informasi,” jelasnya.
Diseminasi Policy Paper, dengan tema ‘Peta Jalan Penanganan Disinformasi di Indonesia’ menjadi salah satu keluaran penting DigiTalk #64.
Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan serta program literasi digital yang berkelanjutan.
Melalui forum ini, MASTEL dan CfDS UGM bersama mitra seperti BBC Media Action menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ruang digital yang lebih sehat, inklusif, dan berbasis bukti.
Upaya meredam hoaks dan scam, sebagaimana disepakati para pembicara, bukan sekadar soal penindakan, melainkan pembangunan kapasitas masyarakat agar mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi digital.(*)
Penulis : Elis
