INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Totok Hedi Santosa, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan hunian dan keberlanjutan lahan pertanian di Kabupaten Sleman.
Menurutnya, pembangunan pemukiman memang tidak bisa dihindari seiring pertumbuhan penduduk, namun sawah produktif tidak boleh hilang begitu saja.
Totok mengaku rutin menghadiri agenda bersama para petani setiap tahun sebagai bentuk komitmennya terhadap sektor pertanian.
“Saya setiap tahun menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Susi Farm dengan HKTI. Ini untuk menumbuhkan kembali antusiasisme dari kawan-kawan petani,” ujarnya usai buka bersama di acara HKTI DIY, di Hotel Alana, Yogyakarta. Jumat (27/2/2026).
Totok menekankan bahwa persoalan pangan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut kedaulatan bangsa. Ia menyebut pengelolaan pangan sebagai strategi paling mendasar dalam kehidupan bernegara.
“Yang paling strategis dari cara kita berbangsa adalah bagaimana mengelola makan. Karena kita mau kayak apa pun kalau kita nggak punya makan, ya akan tergantung pada negara lain,” tegasnya.
Menurutnya, semangat menjaga kedaulatan pangan inilah yang membuat dirinya konsisten mendampingi petani, tidak hanya dalam momen tertentu seperti buka puasa bersama, tetapi juga dalam berbagai diskusi dan pertemuan rutin.
“Saya tidak hanya hadir saat buka puasa. Saya sangat sering bertemu dengan mereka,” tambahnya.
Totok mengakui bahwa penyempitan lahan pertanian menjadi persoalan pelik, khususnya di wilayah yang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi seperti Sleman.
Di satu sisi, kebutuhan akan hunian terus meningkat karena jumlah penduduk bertambah. Namun di sisi lain, luas tanah tidak berkembang.
“Di satu pihak masyarakat butuh pemukiman, masyarakatnya tambah banyak, tapi di pihak yang lain tanah itu tidak berkembang,” jelasnya.
Kondisi ini, menurut Totok, harus disikapi dengan kebijakan tata ruang yang tegas dan konsisten. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mudah mengubah status lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian.
“Hari ini katanya lahan hijau, daerah hijau, besok tiba-tiba berubah. Itu harus lebih ketat untuk menetapkan mana yang tetap menjadi lahan pertanian dan mana yang bukan,” katanya.
Totok menegaskan bahwa Sleman memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung padi di DIY. Sejumlah wilayah seperti Godean, Moyudan, Minggir, dan Seyegan selama ini dikenal sebagai sentra produksi padi.
Ia menilai kawasan-kawasan tersebut harus dijaga secara serius agar tidak tergerus pembangunan fisik yang tidak terkontrol.
“Sleman itu sebenarnya menjadi lumbung padinya DIY, terutama di daerah Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan,” ujarnya.
Menurut Totok, perhatian serius pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar alih fungsi lahan tidak terjadi secara masif dan merugikan petani.
Selain perlindungan lahan, Totok juga mendorong intensifikasi dan modernisasi pertanian. Ia menyadari bahwa luas lahan mungkin tidak sebesar dulu, sehingga diperlukan pola pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas.
“Bagaimana kemudian mengintensifkan dan punya pola di dalam pertanian modern sehingga lahan yang relatif tidak besar itu bisa menghasilkan produk yang mencukupi,” jelasnya.
Modernisasi pertanian, menurutnya, bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas bibit, sistem irigasi yang baik, hingga pendampingan petani secara berkelanjutan.
Totok mengingatkan agar pembangunan fisik tidak menjadi alasan utama mengorbankan lahan pertanian produktif. Ia menyebut hal ini sebagai tanggung jawab besar pemerintah daerah, termasuk kepala daerah, untuk menjelaskan arah kebijakan tata ruang secara transparan kepada masyarakat.
“Nah, ini tugasnya Bupati. Supaya tidak mudah hanya demi pembangunan fisik, kemudian yang pertanian itu hilang begitu saja,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem pertanian, termasuk memuliakan sungai sebagai sumber irigasi serta menjaga kualitas bibit.
“Bagaimana masyarakat diajak memuliakan sungai, memuliakan bibit dan macam lain, ini tugas pemerintah,” pungkasnya.(*)
Penulis : Elis
