INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BOP) dan Agreement Reciprocal Trading (ART) menjadi sorotan dalam Forum Diskusi Wartawan yang digelar DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (6/3/2026).
Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai kebijakan tersebut menyimpan risiko geopolitik yang tidak kecil, sementara manfaat nyata bagi Indonesia dinilai belum jelas.
Forum diskusi yang berlangsung di Yogyakarta tersebut menghadirkan Guru Besar Fisipol UGM Prof. Dafri Agus Salim serta ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Rimawan Pradiptyo.
Keduanya menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan global yang diambil pemerintah, termasuk dalam konteks rivalitas geopolitik dunia saat ini.
Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Dafri Agus Salim, mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi konsekuensi geopolitik jika terlibat lebih jauh dalam skema BOP di tengah persaingan kekuatan besar dunia.
Menurutnya, posisi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika rivalitas antara Amerika Serikat, China, dan kekuatan global lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menyeret Indonesia ke dalam blok kepentingan negara adidaya.
“Apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi jika terjebak dalam blokade kepentingan negara adidaya?” ujar Dafri pada keterangan, Minggu (8/3/2026).
Ia menilai pertanyaan tersebut menjadi relevan karena ketergantungan Indonesia terhadap investasi dan utang luar negeri dinilai sudah cukup mendalam. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan luar negeri yang kurang hati-hati dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik nasional.
Dafri juga menyinggung pengalaman masa lalu ketika Indonesia mengalami kesulitan memperoleh alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Amerika Serikat akibat dinamika politik global.
“Strategi pertahanan dan akses persenjataan Indonesia bisa saja dipertaruhkan jika kebijakan luar negeri tidak dihitung secara matang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa menjadi kekuatan global tidak cukup hanya mengandalkan hard power seperti kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan soft power, stabilitas domestik, serta kredibilitas diplomasi di tingkat internasional.
Dafri bahkan mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak peradaban besar runtuh bukan hanya karena ancaman eksternal, tetapi juga akibat persoalan internal.
“Berkaca pada jatuhnya peradaban besar seperti Yunani, Mesir, dan Romawi kuno, faktor internal dan kewibawaan diplomasi sering kali menjadi penentu,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah diingatkan agar tidak gegabah dalam mengambil langkah kebijakan luar negeri yang berpotensi memicu ketegangan dengan mitra strategis Indonesia, termasuk China.
Sementara itu, ekonom UGM Rimawan Pradiptyo menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP juga berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi keuangan negara.
Ia menyebut bahwa partisipasi dalam BOP dapat mengharuskan Indonesia mengeluarkan biaya sendiri hingga sekitar Rp17 triliun, termasuk untuk pengiriman pasukan.
“Jika terlibat BOP, kita harus keluar biaya sendiri senilai Rp17 triliun termasuk pengiriman pasukan. Berbeda dengan skema PBB yang bisa di-reimburse. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” kata Rimawan.
Rimawan juga menilai adanya potensi misalokasi sumber daya APBN di tengah kondisi perekonomian yang dinilai belum sepenuhnya stabil.
Menurutnya, pengambilan kebijakan yang tidak berbasis data atau evidence-based policy berisiko memperburuk kondisi fiskal negara.
Ia juga mempertanyakan insentif nyata yang diperoleh Indonesia dari keterlibatan dalam BOP serta penandatanganan ART.
“Publik berhak mengetahui manfaat konkret dari kebijakan ini. Selama ini penjelasan pemerintah lebih banyak berkutat pada isu tarif perdagangan,” ujarnya.
Rimawan menilai persoalan utama yang perlu diwaspadai justru berada pada hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional.
Hambatan tersebut bisa berupa pembatasan akses terhadap mineral kritis hingga potensi larangan penugasan subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat berdampak langsung pada peran strategis BUMN dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.
Beberapa contoh penugasan strategis BUMN antara lain program BBM satu harga, pembangunan jaringan listrik oleh PLN, hingga penyediaan infrastruktur telekomunikasi oleh Telkom di daerah terpencil.
“Jika pemerintah tunduk pada mekanisme pasar internasional yang dipaksakan melalui ART, maka peran BUMN dalam menjalankan subsidi bisa hilang,” tegasnya.
Ia juga menilai anggapan bahwa negara maju tidak menerapkan model penugasan BUMN tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, praktik tersebut juga ditemukan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, mengatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus tetap berpijak pada konstitusi.
Menurutnya, seluruh pejabat publik mulai dari presiden, menteri, hingga anggota legislatif telah mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas sesuai Pancasila dan UUD 1945.
“Setiap pejabat publik harus berpegang pada sumpah jabatan yang telah dibacakan. Semua kebijakan harus berpijak pada konstitusi,” ujar Eko.
Ia juga menekankan bahwa prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa harus dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam hubungan internasional.
Selain itu, Eko mengingatkan bahwa Yogyakarta memiliki posisi historis dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Kota ini pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta berkantor di Yogyakarta.
Ia juga mengutip Amanat 5 September 1945 dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII sebagai simbol komitmen ideologis Yogyakarta terhadap NKRI.
“Semangat pengorbanan para pendahulu harus menjadi pengingat agar pemerintah pusat tidak menggadaikan kedaulatan bangsa demi kepentingan perdagangan luar negeri,” kata Eko.(*)
Penulis : Elis
