Politik Yogyakarta

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan, Hasto-Wawan Masih Punya Hutang ke Masyarakat Kota Jogja

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama Wakil Wali Kota Wawan Harmawan mengakui masih memiliki sejumlah “hutang” program kepada masyarakat Kota Jogja.

Refleksi tersebut disampaikan dalam agenda “Syawalan dan Refleksi 1 Tahun Hasto-Wawan” yang digelar di Taman Budaya Embung Giwangan, Senin (30/3/2026).

Setelah melewati tahun pertama yang disebut sebagai fase pembelajaran dan inisiasi perubahan, duet kepala daerah ini kini mulai mengerucutkan fokus pada implementasi program yang lebih konkret dan menyentuh langsung masyarakat.

“Basic-nya adalah perubahan perilaku. Rekonstruksi sosial menjadi tema teknokratis sekaligus tulang punggung kerja kami,” ujar Hasto.

Hasto menegaskan, arah kebijakan pemerintahannya bertumpu pada konsep rekonstruksi sosial atau perubahan perilaku masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya berbicara soal fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan pola hidup yang lebih tertib, sehat, dan berkelanjutan.

Konsep ini diwujudkan melalui gerakan “noto urip bareng”, yakni menata kembali kebiasaan hidup masyarakat, mulai dari kebersihan lingkungan, ketertiban umum, hingga penguatan nilai gotong royong.

Salah satu hutang utama yang diakui Hasto adalah implementasi program pendidikan berbasis kewilayahan, yakni One Village One Sister University.

Program ini bertujuan menghidupkan kembali identitas Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dengan melibatkan perguruan tinggi untuk mendampingi aktivitas belajar di kampung-kampung.

Meski nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai kampus telah dilakukan, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada 2026.

“Kami sudah MoU dengan berbagai perguruan tinggi. Tinggal implementasinya yang harus kami dorong,” jelasnya.

Selain sektor pendidikan, pengembangan Yogyakarta sebagai kota budaya yang produktif juga menjadi pekerjaan rumah berikutnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana menyusun kalender event budaya serta mengembangkan pusat-pusat ekonomi unggulan agar sektor budaya tidak hanya lestari, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam menyongsong tahun pembangunan 2026, Pemkot Yogyakarta akan melakukan refocusing anggaran ke dalam dua kategori utama, yakni fisik dan non-fisik.

Untuk sektor fisik, Hasto mengaku terinspirasi dari keberhasilan Tri Rismaharini dalam menata kota, khususnya terkait kebersihan dan estetika taman.

Konsep “make up kota” pun akan diterapkan untuk memperindah wajah Kota Yogyakarta. Sementara pada sektor non-fisik, fokus diarahkan pada penegakan regulasi dan peningkatan kedisiplinan masyarakat.

Kawasan Malioboro disebut sebagai etalase utama penegakan aturan, mulai dari ketertiban parkir hingga pengelolaan sampah. Dalam implementasi rekonstruksi sosial, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi perhatian serius.

Hasto juga menilai kebiasaan lama seperti membuang sampah sembarangan harus diubah menjadi budaya memilah sampah dari rumah.

Program edukasi dan pendampingan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus mendukung sistem ekonomi sirkular di Kota Jogja.

Selain itu, nilai gotong royong juga diperkuat melalui berbagai program sosial, salah satunya bedah rumah bagi warga kurang mampu. Program ini dijalankan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui kolaborasi masyarakat.

“Ini murni gotong royong. Warga bisa keluar dari kemiskinan lewat kebersamaan,” kata Hasto.

Sementara itu, Wawan Harmawan menambahkan pihaknya aktif turun langsung ke kampung-kampung melalui kegiatan blusukan.

“Kami tidak hanya mengajak, tapi juga memberi contoh langsung kepada masyarakat agar ikut tergerak,” ujarnya.

Pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan yang diusung Hasto-Wawan.

Namun, ia menilai implementasi ide besar seperti rekonstruksi sosial bukan perkara mudah dan membutuhkan konsistensi jangka panjang.

“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana birokrasi bergerak nyata dan mampu mengajak partisipasi masyarakat,” ujarnya.(*)

Penulis : Elis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *