INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan memicu duka mendalam sekaligus perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY.
Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap penugasan militer memang memiliki risiko, namun berharap tragedi ini menjadi yang terakhir.
“Saya ikut prihatin, tapi yang namanya penugasan itu memang sejak awal sudah ada risiko pengorbanan. Harapan saya ini yang terakhir, jangan ada korban lagi,” ujar Sultan pada keterangan, Kamis (2/4/2026).
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengonfirmasi bahwa salah satu prajurit yang gugur adalah Praka Farizal Rhomadhon, warga Kulon Progo, DIY.
Dua prajurit lainnya yang turut gugur dalam serangan tersebut adalah Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
Ketiganya merupakan bagian dari pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon Selatan.
“Atas nama pribadi dan DPRD DIY, kami menyampaikan duka mendalam. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan dan pahlawan bangsa,” ujar Eko.
Selain korban meninggal, tiga prajurit lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, yakni Praka Riko Pramodya, Praka Braibayu Prakoso, dan Praka Arief Kurniawan.
Eko menilai serangan terhadap pasukan perdamaian tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Eko Suwanto mendesak agar dilakukan investigasi independen untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
“Kami meminta investigasi independen dilakukan dan pelaku dihadapkan ke pengadilan internasional,” tegasnya.
Ia juga mendorong peran aktif PBB dalam menindaklanjuti insiden tersebut demi menjaga kredibilitas misi perdamaian dunia.
Peristiwa ini memicu kekhawatiran terhadap keselamatan sekitar 1.200 prajurit Indonesia yang masih bertugas di Lebanon.
Eko meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden RI dan Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan perlindungan terhadap seluruh personel TNI di wilayah konflik.
Salah satu opsi yang disampaikan adalah evaluasi penugasan, termasuk kemungkinan penarikan pasukan jika situasi keamanan semakin memburuk.
“Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Evaluasi penugasan perlu dilakukan secara serius,” kata Eko.
Takziah dan Usulan Gelar Pahlawan Nasional
Sebagai bentuk penghormatan, Komisi A DPRD DIY melakukan takziah ke rumah duka Praka Farizal Rhomadhon di Sidorejo, Lendah, Kulon Progo, Rabu (1/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Eko juga mendorong pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada ketiga prajurit yang gugur.
“Mereka gugur dalam tugas negara menjaga perdamaian dunia. Sudah sepantasnya mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Nasional,” ucap Eko.
Rombongan DPRD DIY turut bertemu langsung dengan keluarga almarhum dan menyampaikan belasungkawa secara langsung.
Perhatian untuk Keluarga yang Ditinggalkan
Selain itu, Eko menyoroti kondisi keluarga korban. Praka Farizal diketahui meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia dua tahun.
Sebagai bentuk kepedulian, Ia mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan nyata, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak almarhum hingga jenjang perguruan tinggi.
“Kami akan dorong ada perhatian konkret dari pemerintah daerah untuk keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Eko.
Selain perlindungan prajurit, Eko juga mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas di forum internasional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Serangan terhadap pasukan perdamaian dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga melukai hati seluruh rakyat Indonesia.
“Ini bukan hanya soal prajurit, tapi soal martabat bangsa. Pemerintah harus tegas terhadap pihak yang menyerang pasukan perdamaian,” tegas Eko.(*)
Penulis : Elis
