INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperkuat posisi strategis Indonesia dalam diplomasi global terkait industri kelapa sawit berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Kick Off and Inception Workshop: Capacity Building on Foreign Negotiation and Diplomacy in Sustainable Practices of Palm Oil yang digelar di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta.
Kegiatan ini menggandeng UNDP Indonesia serta melibatkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada sebagai bagian dari penguatan kapasitas negosiator dan diplomat Indonesia dalam menghadapi isu global terkait sawit berkelanjutan.
Workshop ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang menegaskan komitmen Indonesia dalam meningkatkan tata kelola industri sawit nasional.
Akademisi UGM, Maharani Hapsari, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal untuk menyusun modul pelatihan yang akan digunakan dalam meningkatkan kapasitas diplomat dan negosiator Indonesia.
“Ini adalah workshop kick off untuk capacity building bagi para negosiator dan diplomat Indonesia terkait sustainable palm oil. Hari ini kami masih dalam tahap brainstorming untuk merancang modul pelatihan,” jelasnya. Selasa (7/4/2026).
Menurut Maharani, modul tersebut nantinya akan memuat berbagai isu strategis yang dihadapi Indonesia, termasuk bagaimana menyampaikan transformasi industri sawit dari hulu hingga hilir secara objektif di forum internasional.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi pengetahuan (knowledge integration) yang selama ini masih tersebar di berbagai lembaga.
“Selama ini banyak inisiatif, tetapi belum terintegrasi. Padahal pengetahuan ini sangat penting untuk dikelola secara berkelanjutan guna mendukung diplomasi Indonesia,” ujarnya.
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, Dr. Ir. RA Belinda Arunarwati Margono, menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan dalam mengatur industri sawit, namun tetap perlu memperhatikan dinamika perdagangan global.
Ia menyebut bahwa tuntutan dari negara pembeli tidak selalu menjadi hambatan, melainkan dapat menjadi pemicu perbaikan tata kelola.
“Selama tidak bertentangan dengan regulasi nasional, requirement dari buyer justru menjadi indikator perbaikan tata kelola,” katanya.
Belinda juga meluruskan persepsi global yang kerap mengaitkan sawit dengan deforestasi.
“Sawit berkelanjutan tanpa deforestasi itu sangat mungkin. Tidak semua sawit berasal dari deforestasi, bisa juga dari lahan tidak produktif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem monitoring yang mampu memverifikasi praktik tersebut, meski belum sepenuhnya dipahami oleh publik internasional.
Dari sisi perdagangan, Direktur Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan, Miftah mengungkapkan bahwa ekspor sawit Indonesia mencapai sekitar 32 juta ton per tahun dengan nilai 20-25 miliar dolar AS.
Pasar ekspor Indonesia tersebar luas, dengan komposisi utama, Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh) sekitar 30 persen, China sekitar 12 persen, Eropa sekitar 10 persen, Afrika sebagai pasar dengan pertumbuhan tercepat.
Diversifikasi pasar ini dinilai menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi tekanan global maupun dinamika geopolitik.
“Setiap pasar punya karakteristik berbeda, sehingga pendekatan diplomasi juga harus disesuaikan,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa konflik di Timur Tengah tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekspor sawit Indonesia karena kontribusi kawasan tersebut relatif kecil dibandingkan pasar utama lainnya.
Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan sawit sebagai sumber energi alternatif melalui program biodiesel B50, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit tanpa harus bergantung pada ekspansi lahan baru.
Saat ini, pemanfaatan sawit telah terbagi relatif seimbang antara pasar domestik dan ekspor, masing-masing sekitar 50 persen.
Peran UNDP Indonesia dalam program ini adalah mendukung pemerintah dalam menyusun basis data yang terintegrasi dan kredibel.
Program Manager UNDP Indonesia, Iwan Kurniawan, menekankan bahwa data yang kuat menjadi kunci dalam diplomasi internasional.
“Selama ini data sawit tersebar di berbagai lembaga. Melalui program ini, kita ingin menghadirkan satu basis data yang bisa digunakan oleh para negosiator untuk menyampaikan fakta secara objektif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontribusi sektor sawit terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah.
“Petani swadaya mengelola sekitar 6,87 juta hektare lahan atau lebih dari 40 persen pelaku industri sawit di Indonesia. Keberadaan mereka berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil,” terangnya.
Workshop ini turut dihadiri berbagai instansi strategis, seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta asosiasi industri dan kalangan akademisi.(*)
Penulis : Elis
