INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dari Bappenas RI melalui Indonesia’s SDGs Action Awards 2023, pada gelaran acara di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta, Senin (6/11).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Suharso Monoarfa selaku Kepala Bappenas RI kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Gerakan sustainable oleh Pemda DIY melalui Integrated Water Resource Management inilah yang mengantarkan Yogyakarta menjadi provinsi terbaik dalam ajang bergengsi tersebut.
Gagasan ini bermula dari permasalahan penggunakan air naik secara eksponensial, namun pasokan air bersih menjadi lambat sebab adanya polusi serta kerusakan.
Dengan program ramah lingkan dari Pemda DIY tersebut tersebut, alhasil permasalahan yang ada dapat diminimalisir serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pencapaian SDGs Indonesia pada tahun 2023 menurut Menteri Manoarfa mengalami kemajuan dibandingkan negara lainnya.
UN bahkan memberikan pujian kepada Indonesia yang mencapai angka SDGs sebesar 60%.
Kendati demikian, harapannya di tahun-tahun berikutnya capaian SDGs percepatan kenaikannya lebih optimal lagi.
“Kita bisa mendesiminasi knowledge mengenai SDGs itu secara lebih luas agar SDGs itu menjadi bagian di kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan oleh Sri Sultan mengenai filosofi sustainable development goals yang sebetulnya diperkenalkan pada tahun 1755. Jadi itu luar biasa bahwa sebenarnya dalam kearifan lokal kita sudah ada hal ini tinggal dikenal luaskan,” ungkapnya pada keterangan rabu(8/11/2023).
Stimulasi terhadap target SDGs secara nasional dan daerah menurutnya sangat dibutuhkan demi peningkatan nilai.
Perlu ada peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan termasuk jam kerja pemerintah, rencana kerja daerah, baik dalam konteks tahunan maupun 5 tahunan seperti pada RPJM atau RPJMD.
“Jadi itu yang kita upayakan jadi bukan hanya dari sisi pemerintah tetapi juga dari partisipasi masyarakat lebih luas,” imbuh Menteri Manoarfa.
Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyebutkan bahwa demi keseimbangan ekosistem diperlukan komitmen guna mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
Menurut Sri Sultan, sejak tahun 1613 – 1645 pada pemerintahan Sultan Agung telah menyadari, betapa strategisnya peran komoditi beras, bagi kelangsungan peradaban yang dipimpinnya.
Ada rekayasa sosial, dalam melaksanakan intensifikasi tanaman padi. Kerjasama antar petani dan antar kelompok tani amat kuat, baik dalam tertib pola tanam, penggunaan air irigasi, pengendalian hama dan penyakit, penggunaan peralatan maupun dalam acara panen.
Kini, DIY meneruskan langkah leluhur melalui konsep Lumbung Mataraman dengan dengan konsep yang lebih modern, guna memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi regulasi, Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
“Masing-masing kabupaten, wajib memiliki lahan pendukung ketahanan pangan, dengan luasan yang telah ditentukan. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 72.409,79 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 32.495,97 ha, di empat kabupaten di DIY,” kata Sri Sultan.
Apabila pemerintah kabupaten, akan menggunakan lahan yang pernah diajukan sebagai lahan pertanian untuk keperluan lain, maka mereka wajib mempersiapkan lahan produktif alternatif, seluas dengan yang mereka mohonkan. Syaratnya, lahan yang diajukan sebagai pengganti, bukan termasuk lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian.
Bukan hanya lahan dan pelestarian air, Pemda DIY sendiri sudah melakukan sejumlah langkah seperti Munggah, Mundur, Madhep Kali.
Lalu ada juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pengelolaan Limbah Domestik Terpadu Skala Pemukiman dan Melestarikan Tradisi Mêrti Kali. Kelompok masyarakat di setiap Kelurahan yang memiliki banyak mata air atau sungai, dengan labelling kelompok pecinta air.
“DIY juga memfasilitasi memberikan sepeda motor roda tiga, untuk membawa, mendistribusikan air dan memperbaiki jaringan air yang bocor. Terdapat 900-an kelompok pencinta air baik itu Bumdes, maupun kelompok masyarakat,” pungkasnya.(*)
Penulis : AWPP
