AS, Prancis, dan Sekutunya Serukan Gencatan Senjata Israel-Hizbullah

INTENS PLUS – JAKARTA. AS, Prancis, dan sekutu lainnya bersama-sama menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari untuk memungkinkan negosiasi dalam konflik yang meningkat antara Israel dan Hizbullah yang telah menewaskan lebih dari 600 orang di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.

Sekutu yang menyerukan penghentian konflik Israel-Hizbullah adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, Uni Eropa, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Pernyataan bersama yang dinegosiasikan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York tersebut menyatakan bahwa pertempuran baru-baru ini tidak dapat ditoleransi dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima berupa eskalasi regional yang lebih luas.

“Kami menyerukan gencatan senjata segera selama 21 hari di perbatasan Lebanon-Israel untuk memberi ruang bagi diplomasi,” tertulis dalam pernyataan bersama. Senin (30/9/2024).

“Kami menyerukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah Israel dan Lebanon, untuk segera mendukung gencatan senjata sementara,” tertulis pula dalam pernyataan.

Tidak ada reaksi langsung dari pemerintah Israel atau Lebanon — atau Hizbullah — tetapi pejabat senior AS mengatakan semua pihak menyadari seruan untuk gencatan senjata. Sebelumnya, perwakilan Israel dan Lebanon menegaskan kembali dukungan mereka terhadap resolusi PBB yang mengakhiri perang tahun 2006 antara Israel dan kelompok militan yang didukung Iran.

Dikutip dari AP News, AS berharap kesepakatan baru itu dapat menghasilkan stabilitas jangka panjang di sepanjang perbatasan antara Israel dan Lebanon. Baku tembak antara Israel dan Hizbullah selama berbulan-bulan telah menyebabkan puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka, dan serangan yang meningkat selama seminggu terakhir telah memicu kembali kekhawatiran akan terjadinya perang yang lebih luas di Timur Tengah.

Para pejabat AS mengatakan Hizbullah tidak akan menandatangani gencatan senjata tetapi yakin pemerintah Lebanon akan mengoordinasikan penerimaannya dengan kelompok tersebut. Mereka mengatakan mereka berharap Israel akan menyambut usulan tersebut dan mungkin menerimanya secara resmi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Majelis Umum.

Sementara kesepakatan itu hanya berlaku di perbatasan Israel-Lebanon, pejabat AS mengatakan mereka ingin memanfaatkan jeda tiga minggu dalam pertempuran untuk memulai kembali negosiasi yang terhenti untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas, kelompok militan lain yang didukung Iran, setelah hampir setahun perang di Gaza.

Sementara, kabar dari kantor Netanyahu mengatakan bahwa gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Prancis hanyalah sebuah usulan dan Perdana Menteri, yang saat ini sedang dalam penerbangan menuju Amerika Serikat untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, belum menanggapi usulan tersebut.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, “Kami mengandalkan kedua pihak untuk menerimanya tanpa penundaan”. Dia juga menambahkan bahwa, “perang bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari.”

Pada pertemuan tersebut, Mikati, Perdana Menteri Lebanon, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap rencana Prancis-AS. Dia bilang mendapat dukungan internasional dan akan mengakhiri perang kotor ini.

Oleh sebab itu, dia meminta Dewan Keamanan untuk menjamin penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki dan pelanggaran yang terus berulang setiap harinya.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan kepada wartawan bahwa Israel ingin melihat gencatan senjata dan kembalinya penduduk ke rumah mereka di dekat perbatasan. “Itu akan terjadi, baik setelah perang atau sebelum perang. Kami berharap itu akan terjadi sebelum perang,” ujarnya.

Dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan, ia tidak menyebutkan adanya gencatan senjata sementara, tetapi mengatakan Israel tidak menginginkan perang skala penuh.

Baik Danon maupun Mikati menegaskan kembali komitmen pemerintah mereka terhadap resolusi Dewan Keamanan yang mengakhiri perang Israel-Hizbullah tahun 2006. Resolusi tersebut tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan, dan menyerukan penghentian permusuhan antara Israel dan Hizbullah, penarikan pasukan Israel dari Lebanon untuk digantikan oleh pasukan Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB, serta pelucutan senjata semua kelompok bersenjata termasuk Hizbullah.

Sebelumnya pada hari Rabu, Biden memperingatkan dalam sebuah acara “The View” di ABC bahwa “perang habis-habisan mungkin terjadi” tetapi mengatakan bahwa ia berpikir peluang juga ada untuk mencapai penyelesaian yang secara fundamental dapat mengubah seluruh wilayah.

Biden menyarankan bahwa membuat Israel dan Hizbullah menyetujui gencatan senjata dapat membantu mencapai penghentian permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza.

Perang itu mendekati tahun pertama setelah Hamas menyerang Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera beberapa orang. Israel menanggapi dengan serangan yang telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, yang tidak memberikan rincian jumlah warga sipil dan pejuang dalam hitungan mereka.

“Itu mungkin dan saya menggunakan semua energi yang saya miliki bersama tim saya … untuk menyelesaikannya,” kata Biden. “Ada keinginan untuk melihat perubahan di kawasan ini,” imbuhnya.

Pemerintah AS juga meningkatkan tekanan dengan sanksi tambahan yang menargetkan lebih dari selusin kapal dan entitas lain yang dikatakannya terlibat dalam pengiriman minyak bumi Iran secara ilegal untuk keuntungan finansial Garda Revolusi Iran dan Hizbullah.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko