INTENS PLUS – JAKARTA. Pemerintah resmi memulai program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026, pembangunan 200 Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh nusantara.
Program ini menjadi jawaban konkret atas tantangan kesenjangan pendidikan yang selama ini masih menghantui wilayah-wilayah tertinggal. Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan pendidikan formal, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang holistik: dari aspek akademik, psikologis, hingga kesehatan siswa.
Instruksi Tegas Presiden dan Dukungan Penuh Lintas Kementerian
Presiden Prabowo secara langsung memberikan arahan agar proyek ini dipercepat dan ditangani dengan pendekatan lintas sektoral. Sebanyak 100 sekolah dibiayai langsung melalui APBN, dengan pelaksanaan teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU).
Sementara itu, 100 sekolah lainnya dibangun melalui kerja sama sektor swasta, difasilitasi oleh Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Kementerian BUMN.
Sinergi antara kementerian dan lembaga menjadi kunci utama program ini. Selain KemenPU, turut dilibatkan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana, tenaga pengajar, pengelolaan data, hingga pendampingan keluarga siswa.
Peta Lokasi dan Skala Proyek
Program ini menargetkan pembangunan 200 sekolah baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2025, 100 titik lokasi telah ditetapkan dan masuk tahap implementasi. Dari jumlah tersebut:
- 64 lokasi telah menandatangani kontrak kerja,
- 3 lokasi sedang dalam tahap revisi teknis oleh KemenPU,
- dan 47 lokasi masih dalam proses survei dan evaluasi.
Dengan sebaran lokasi sekolah mencakup:
- Sumatera (13 titik): Aceh, Medan, Padang, Bengkulu
- Jawa (34 titik): Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Malang, Surabaya, Banyuwangi, Yogyakarta
- Kalimantan (3 titik): Banjarbaru, Banjarmasin
- Sulawesi (8 titik): Makassar, Gowa, Palu
- Bali dan Nusa Tenggara (3 titik): Bali, Kupang
- Maluku (2 titik)
- Papua (1 titik)
Lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sangat luas, yakni antara 5 hingga 20 hektar, tergantung konsep dan kapasitas. Beberapa contoh seperti di Tegal (8,9 ha), Sragen (5,3 ha), dan Papua (10 ha) menunjukkan komitmen besar daerah dalam mendukung proyek ini.
Sekolah Rakyat Telah Dimulai: 63 Sekolah Beroperasi
Pada Senin, 14 Juli 2025, sebanyak 63 Sekolah Rakyat secara resmi memulai tahun ajaran baru 2025/2026. Sementara 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir bulan ini setelah penyelesaian akhir sarana prasarana.
Penyebaran titik tersebut berada diberbagai wilayah di Indonesia, dengan total 6.130 siswa yang terdaftar. Terdiri dari 75 siswa SD, 2.800 siswa SMP, dan 3.225 siswa SMA.
Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat hadir khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan kategori miskin dan miskin ekstrem (Desil 1). Tidak ada seleksi akademik untuk masuk ke sekolah ini.
Proses rekrutmen dilakukan oleh Kemensos melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan survei lapangan.
“Kalau untuk Sekolah Rakyat itu enggak pakai tes akademik. Yang penting mereka dari desil satu,” jelas Gus Ipul, tokoh pendidikan dan pemerhati inklusi sosial.
Kurikulum Inovatif: Multi Entry–Multi Exit dan LMS Digital
Sekolah Rakyat tetap menggunakan kurikulum nasional, namun dengan tambahan inovasi berupa model Multi Entry–Multi Exit. Sistem ini memungkinkan siswa untuk mengikuti jalur pendidikan sesuai dengan kesiapan fisik, psikologis, dan akademik mereka.
Setiap siswa akan melalui academic mapping di awal masuk. Bahkan jika ditemukan masalah kesehatan atau psikologis, siswa tetap diterima dan akan mendapat pendampingan.
“Kalau anak punya penyakit pun, tidak ditolak. Tapi diobati dan tetap bisa sekolah. Kita ingin tahu perkembangan anak sebelum dan sesudah,” ujar Prof. Mohammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
Untuk menunjang kualitas pembelajaran, semua sekolah dilengkapi Learning Management System (LMS) berbasis digital. Melalui sistem ini, aktivitas siswa dan guru termonitor langsung dari pusat, termasuk kehadiran, materi, hingga kinerja pengajar.
Model Asrama dan Gizi Terjamin
Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem boarding school, atau sekolah berasrama. Fasilitas yang dibangun meliputi:
- Ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA
- Asrama siswa putra dan putri (8 orang per kamar)
- Gedung guru pengajar
- Tempat ibadah
- Kantin sehat dan fasilitas olahraga
Fasilitas lengkap untuk Siswa:
- 8 set seragam
- Cek kesehatan gratis
- Tes bakat berbasis AI
- Pembelajaran digital (LMS)
- Kartu siswa multifungsi
Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehat, dan terpadu. Dengan tinggal di asrama, siswa dapat memperoleh gizi yang lebih terjamin dan tidak terbebani oleh kondisi keluarga di rumah yang seringkali tidak mendukung proses belajar.
Selain pendidikan akademik, siswa juga akan mendapat materi pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup.
Setiap siswa akan difasilitasi dengan perangkat teknologi seperti iPad, akses internet gratis, serta materi belajar digital yang menggantikan buku teks konvensional.
Program Pendampingan untuk Keluarga
Tak hanya siswa, orang tua siswa juga akan mendapat program pemberdayaan. Pemerintah menyiapkan skema pelatihan keterampilan, bantuan ekonomi produktif, hingga pendampingan sosial agar perubahan terjadi secara menyeluruh dalam keluarga.
Dengan begitu, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi menjadi katalis perubahan sosial dan ekonomi keluarga miskin.
Langkah Besar Menuju Keadilan Pendidikan
Pelaksana Tugas Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menegaskan bahwa kualitas Sekolah Rakyat tidak kalah dari sekolah umum. Bahkan dalam beberapa aspek, seperti fasilitas, teknologi, dan kualitas guru, sekolah ini bisa menjadi model masa depan pendidikan nasional.
“Kita ingin pastikan anak-anak miskin mendapat pendidikan yang lebih baik. Tidak boleh ada lagi anak miskin yang tertinggal karena kemiskinan,” tegas Toni.
“Dengan semua fasilitas ini, kami berharap Sekolah Rakyat menjadi contoh nyata bahwa negara hadir dalam kehidupan rakyat miskin, dan bahwa pendidikan adalah hak, bukan privilese,” tambahnya.(*)
Penulis : Elis
