INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Sebanyak 589 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi memasuki masa pensiun pada tahun 2025.
Momen purna tugas ini tidak hanya menjadi akhir dari masa pengabdian mereka di birokrasi, tetapi juga awal dari peran baru sebagai teladan di tengah masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan bahwa pensiun bukan berarti berhenti mengabdi. ASN yang telah menunaikan tugasnya di pemerintahan tetap diharapkan bisa memberikan teladan, menjaga integritas, dan terus berkontribusi positif bagi lingkungannya.
“Matur nuwun atas pengabdian bapak dan ibu ASN yang telah bekerja melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan tanggung jawabnya. Semoga hingga akhir masa pensiun bisa selamat, sehat, dan bahagia. Meski sudah pensiun, teladan bapak dan ibu ASN tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Eko Suwanto, Senin (15/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan Eko saat menghadiri kegiatan pembekalan bagi ASN Pemda DIY yang masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY.
Program pembekalan ini mencakup materi keistimewaan DIY, Pancasila, wawasan kebangsaan, hingga keterampilan praktis untuk mendukung kehidupan pasca pensiun. Eko mengapresiasi langkah Pemda DIY yang serius menyiapkan ASN agar tetap produktif setelah meninggalkan birokrasi.
“Pembekalan ini sangat baik, karena tidak hanya membekali pengetahuan dasar kebangsaan dan keistimewaan DIY, tetapi juga memberi keterampilan agar pensiunan ASN tetap bisa mandiri dan berdaya,” imbuhnya.
Data Pensiun ASN DIY
Menurut BKD DIY, jumlah ASN yang memasuki usia pensiun pada tahun 2025 mencapai 589 orang. Angka ini akan disusul pada tahun 2026 dengan jumlah 517 ASN.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemda DIY untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus memastikan regenerasi birokrasi berjalan dengan baik.
Eko menegaskan bahwa Pemda DIY tidak hanya fokus menyiapkan ASN menjelang pensiun, tetapi juga konsisten meningkatkan kompetensi sejak awal rekrutmen.
Mulai dari pelatihan dasar (latsar) untuk CPNS, hingga alokasi beasiswa pendidikan lanjutan untuk ASN aktif. Pada tahun ini, ada 15 ASN yang sedang menempuh pendidikan magister dan 3 orang menempuh program doktoral. Tahun depan, targetnya meningkat menjadi 20 magister dan 3 doktoral.
“Harapannya, ASN DIY punya kompetensi yang lebih berkualitas, integritas tinggi, dan mampu bekerjasama dengan baik. Dengan begitu, pelayanan publik bisa semakin profesional,” jelas Eko.
Lebih lanjut, Eko menyinggung tentang keunggulan ASN DIY yang bekerja di birokrasi dengan stabilitas politik tinggi, berkat mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Menurutnya, hal ini membuat birokrasi lebih fokus bekerja tanpa beban politik elektoral.
Namun, ia mengingatkan agar jajaran ASN tetap menjaga integritas dan waspada terhadap praktik korupsi.
“Beberapa kali KPK masuk Yogyakarta, termasuk kasus Mandala Krida, itu harus jadi refleksi. Kita harus wujudkan birokrasi bersih, birokrasi yang profesional, dan birokrasi yang selalu mengutamakan pelayanan publik,” ungkapnya.
Dengan adanya pembekalan serta konsistensi peningkatan kompetensi, Eko berharap ASN DIY yang pensiun tetap mampu memberikan manfaat dan teladan.
“Pensiun bukan berarti selesai. ASN Pemda DIY yang purna tugas harus terus memberi inspirasi, menjaga nama baik birokrasi, dan hadir sebagai teladan bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)
Penulis : Elis
