INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Ruang Kolaborasi Pemuda (RKP) Bantul menggelar diskusi pemuda yang diikuti mahasiswa dan generasi muda dari berbagai wilayah di Yogyakarta.
Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rukiyati serta Sebagai narasumber Nia Sari.
Diskusi yang berlangsung di Luang Waktu, Yogyakarta, tersebut berjalan interaktif dengan beragam topik pembahasan, mulai dari isu ideologi, kondisi bencana alam di Sumatera, hingga kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disoroti peserta.
Dalam kesempatan tersebut, Sukamta mengatakan pentingnya ruang dialog bagi anak muda agar tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga memahami kondisi nyata di masyarakat.
“Media sosial itu penting, tetapi realita tidak boleh dilupakan. Anak muda sekarang aktif di medsos, namun kadang kurang melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Karena itu, kami mencoba mengumpulkan teman-teman muda untuk berdialog langsung,” ujar Sukamta, dikutip, Sabtu (27/12/2025).
Menurutnya, kegiatan yang digagas RKP Bantul telah menjadi agenda insidentil yang berfungsi sebagai wadah diskusi dan kolaborasi pemuda. Selain diskusi, RKP juga kerap menginisiasi kegiatan sosial.
“Kita pernah melakukan kegiatan bersih pantai dan membersihkan sampah di Alun-alun Kidul Keraton. Ini bagian dari upaya membangun kesadaran sosial anak muda,” tambahnya.
Sukamta melanjutkan, masyarakat sebaiknya tetap menggunakan prasangka baik terhadap kebijakan pemerintah, namun pengawasan publik harus terus dilakukan.
“Kita tetap harus mengawasi bersama agar program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Di akhir kegiatan, Sukamta juga menyampaikan kesiapan relawan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membantu penanganan bencana alam di Sumatera, khususnya Aceh.
“Relawan disiapkan untuk mendukung proses pemulihan jangka panjang hingga kondisi daerah terdampak kembali pulih,”ucapnya.
Sementara itu, Rukiyati membuka sesi tanya jawab yang memunculkan kritik tajam dari peserta, khususnya terkait program MBG. Sejumlah peserta menilai program tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan penanganan bencana.
Menanggapi hal tersebut, Rukiyati menilai pemerintah perlu melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar pelaksanaannya tidak berdampak negatif pada sektor lain yang sama pentingnya.
“Pemerintah wajib melakukan evaluasi agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak mengorbankan sektor lain yang juga penting,” jelasnya.(*)
Penulis : Elis
