INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD kembali mencuat dan menimbulkan polemik.
Usulan tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menegaskan bahwa demokrasi harus tetap berada di tangan rakyat.
Dalam diskusi bersama Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, Hasto menyampaikan penilaiannya bahwa banyak hal krusial akan hilang jika mekanisme pilkada dikembalikan ke sistem pemilihan oleh DPRD.
Menurutnya, pilkada langsung telah menjadi ruang pembuktian bagi calon pemimpin untuk meraih kepercayaan rakyat secara terbuka dan emosional.
“Pilkada langsung adalah bukti nyata bagaimana meraih kepercayaan rakyat dengan emotional bounding. Ada proses panjang bertemu warga, berdialog, memahami masalah mereka, hingga membangun kepercayaan tanpa politik uang,” ujar Hasto, Kamis (8/1/2026).
Sebagai sosok yang telah tiga kali mengikuti pilkada langsung dua kali di Kulon Progo dan sekali di Kota Yogyakart, Hasto mengungkapkan merasakan langsung dinamika interaksi dengan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh uang, tetapi kedekatan hati dan kepercayaan publik.
“Alhamdulillah, dengan dukungan PDI Perjuangan saya bisa meraih kepercayaan rakyat Yogyakarta karena emotional bounding yang kuat bersama masyarakat. Itu bukan omongan, tapi praktik di lapangan,” ujarnya.
Hasto menilai, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, justru dapat membuka potensi praktik politik uang yang lebih besar. Ia menekankan pentingnya menjaga pilihan rakyat sebagai sesuatu yang alamiah dan murni.
“Saatnya menjaga pilihan natural masyarakat. Tidak menggunakan money politics, tapi hadir dengan program yang menyentuh langsung rakyat,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY tersebut.
Hasto juga mencontohkan pendekatan yang ia lakukan selama masa kampanye, seperti turun langsung ke kampung-kampung, mengunjungi rumah warga, melakukan pemeriksaan kesehatan, sekaligus menyerap aspirasi.
Dari kedekatan itu, lahirlah gagasan kebijakan yang relevan, misalnya program satu kampung satu tenaga kesehatan karena Yogyakarta memiliki populasi lansia yang tinggi.
Ia meyakini hasil proses demokrasi akan berbeda jika masyarakat tidak lagi terlibat langsung dalam memilih pemimpinnya.
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, potensi money politics tetap ada. Demokrasi semestinya melahirkan pemimpin dengan hati nurani, bukan transaksi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengingatkan bahwa masyarakat DIY telah memiliki tradisi demokrasi yang matang sejak lama, termasuk dalam pemilu, pilkada, hingga pemilihan ketua RT dan RW.
“Kalau rakyatnya bisa memilih langsung, kenapa harus wakilnya? Pengalaman pilkada langsung menunjukkan gotong royong, partisipasi rakyat, dan kepercayaan publik yang kuat,” kata Eko.(*)
Penulis : Elis
