INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar pelatihan strategis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat pemahaman tentang struktur kelembagaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus menyinkronkan program pembangunan kota berbasis Dana Keistimewaan (Danais).
Pelatihan yang berlangsung di The Alana Malioboro Hotel, Selasa (10/2/2026), tersebut diikuti seluruh kepala Perangkat Daerah dan Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari internal Keraton Yogyakarta, yakni KRT Purwowinoto selaku Penghageng II Kawedanan Purwoajilaksana.
Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta, Sarwanto, mengatakan pelatihan ini bertujuan memperluas wawasan ASN terkait struktur organisasi Keraton yang memiliki nilai historis, filosofis, dan administratif yang kuat dalam sistem keistimewaan DIY.
“Keraton Yogyakarta memiliki struktur kelembagaan yang kompleks dan sarat nilai budaya. ASN Pemkot perlu memahami secara komprehensif agar pelayanan publik dan kebijakan pembangunan dapat selaras dengan tata kelola dan nilai-nilai yang berlaku di Keraton,” ujarnya.
Menurutnya, Keraton bukan hanya simbol budaya, tetapi juga memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, sinergi antara Pemkot dan Keraton menjadi fondasi penting dalam merancang pembangunan kota.
“Sinergi selama ini sudah berjalan baik. Melalui pelatihan ini kami ingin memperkuat perspektif bersama seluruh pimpinan OPD agar koordinasi lintas kelembagaan semakin solid,” imbuh Sarwanto.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengatakan pelatihan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas pimpinan perangkat daerah, khususnya dalam memahami karakteristik unik Keraton Yogyakarta yang memiliki kedudukan istimewa berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan DIY.
“Keraton bukan hanya pusat kebudayaan Jawa, tetapi juga bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan. ASN perlu memahami struktur dan mekanisme kerja Keraton agar komunikasi dan koordinasi berjalan harmonis,” kata Wawan.
Ia berharap pemahaman tersebut dapat mendorong kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berakar pada nilai budaya dan kearifan lokal Yogyakarta.
Wawan menegaskan, salah satu tujuan utama pelatihan ini adalah menyamakan pemahaman agar perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta dapat disinergikan dengan Pemerintah Daerah DIY dan Keraton.
“Ke depan, Bappeda Kota bisa bersinergi dengan Bappeda Pemerintah Daerah dan juga perencanaan yang ada di Keraton. Dengan begitu pembangunan Jogja bisa terencana dengan baik dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia mengungkapkan beberapa rencana pembangunan dan revitalisasi yang sedang disiapkan, meski masih dalam tahap perencanaan.
“Fokus utama di antaranya penguatan dan penataan Sumbu Filosofi Yogyakarta, penataan PKL di kawasan Malioboro, penataan sistem parkir Malioboro dan sekitarnya, juga penyediaan kawasan penyangga untuk bus wisata,” bebernya.
Seluruh program tersebut direncanakan menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) sebagai sumber pembiayaan.
“Anggarannya menggunakan Danais. Ini menjadi bagian penting agar pembangunan tetap selaras dengan nilai keistimewaan Yogyakarta,” tambah Wawan.
Dalam pelatihan narasumber dihadirkan langsung dari Keraton Yogyakarta, yakni KRT Purwowinoto, yang merupakan Penghageng II Kawedanan Purwoajilaksana.
Dalam paparannya, KRT Purwowinoto menjelaskan bahwa struktur Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berada di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Bawono X sebagai Raja sekaligus Gubernur DIY.
“Keraton memiliki sistem kelembagaan formal yang tertata dan konsisten dijalankan, mencakup pelestarian adat, budaya, hingga administrasi kerajaan. Beberapa kawedanan utama di antaranya Kawedanan Hageng Panitrapura, yang mengelola administrasi dan surat-menyurat resmi Keraton,” jelasnya.
Kawedanan Parentah Hageng, yang menangani urusan personalia Abdi Dalem, mulai dari rekrutmen hingga kenaikan pangkat dan liyar mingser.
“Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya, yang mengelola museum dan warisan budaya Keraton. Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa, yang mengurus pertanahan (siti) dan cagar budaya di luar lingkungan utama Keraton. Kawedanan Danartapura, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Keraton,” lanjutnya.
Selain itu, terdapat 10 bregada prajurit Keraton yang berfungsi sebagai pengawal budaya sekaligus simbol pertahanan tradisional.
“Setiap unit memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, serta operasional Keraton. Ini menjadi bagian dari sistem yang saling terhubung,” kata KRT Purwowinoto.(*)
Penulis : Elis
