INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menggelar Forum Inklusi Sosial yang dirangkaikan dengan pengajian dan pembagian Kado Ramadan 1447 Hijriah di Gedung AR Fachruddin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 600 warga dari komunitas dampingan MPM Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah.
Forum ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat akar rumput yang selama ini menjadi bagian dari program pendampingan Muhammadiyah.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan setiap Ramadan untuk mempertemukan komunitas dampingan sekaligus berbagi kebahagiaan menjelang Idul Fitri.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menyelenggarakan Forum Inklusi yang dikaitkan dengan Kado Ramadan 1447 Hijriah. Ini kegiatan rutin setiap tahun untuk mempertemukan para dampingan MPM PP Muhammadiyah, khususnya di DIY dan sekitarnya,” kata Nurul Yamin. Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dihadiri oleh 11 kelompok dampingan yang berasal dari berbagai sektor pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan terdapat sekitar 600 peserta yang hadir mewakili komunitas-komunitas tersebut.
Kelompok dampingan yang hadir berasal dari berbagai klaster program pemberdayaan yang selama ini dikembangkan oleh MPM Muhammadiyah. Di antaranya adalah klaster pertanian yang diwakili Jamaah Tani Muhammadiyah, klaster kelautan melalui Jamaah Nelayan Muhammadiyah dari Gunungkidul, serta klaster masyarakat miskin kota yang diwakili oleh pemulung dan pedagang asongan.
Selain itu, forum tersebut juga dihadiri oleh sejumlah komunitas difabel yang selama ini menjadi bagian dari kelompok dampingan MPM Muhammadiyah.
Menurut Nurul Yamin, kegiatan forum inklusi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat agar mampu mencapai kemandirian, terutama dalam aspek ekonomi.
“Dalam setiap upaya pemberdayaan, kita ingin membangun komunitas yang mampu mandiri dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses transformasi sosial dan budaya. Tujuannya adalah mendorong perubahan dari kelompok masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan menjadi kelompok yang mampu berdiri secara mandiri.
“Kalau dalam istilah keagamaan, dari yang sebelumnya mustahik atau penerima zakat kita dorong menjadi muzaki, yakni masyarakat yang mampu membayar zakat, berinfak, dan bersedekah,” jelasnya.
Nurul Yamin menambahkan, sejumlah komunitas dampingan yang tergabung dalam komunitas ekonomi berbasis koperasi kini telah mulai menjalankan kewajiban keagamaannya di bidang ekonomi, termasuk membayar zakat serta memberikan sedekah kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Hal tersebut, menurutnya, menjadi tanda bahwa program pemberdayaan masyarakat mulai menunjukkan hasil yang positif.
“Kami berharap kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas akar rumput yang selama ini sering terpinggirkan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa semangat pemberdayaan masyarakat sebenarnya telah menjadi bagian dari DNA gerakan Muhammadiyah sejak awal berdiri pada 1912. Pada masa awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki gerakan yang dikenal sebagai Penolong Kesejahteraan Umum (PKU) yang menjadi embrio berbagai kegiatan sosial Muhammadiyah.
Seiring perkembangan organisasi, gerakan sosial tersebut berkembang menjadi berbagai lembaga dan majelis, termasuk Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang secara resmi dibentuk dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2005 di Malang, Jawa Timur.
Saat ini MPM Muhammadiyah lebih fokus pada program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan harkat sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat marginal.
Meski demikian, Nurul Yamin mengakui bahwa upaya pemberdayaan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, MPM Muhammadiyah terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Pemberdayaan masyarakat bukan kerja ringan. Ini membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak. Karena itu MPM membuka pintu untuk bekerja sama dan bermitra demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Salah satu mitra yang selama ini bekerja sama dengan MPM Muhammadiyah dalam berbagai program pemberdayaan adalah Danone Indonesia.
Senior Director Public Affairs & Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, mengatakan pihaknya merasa bangga dapat menjadi bagian dari kolaborasi bersama Muhammadiyah dalam kegiatan Forum Inklusi Sosial tersebut.
“Kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari kolaborasi dengan MPM Muhammadiyah. Ini merupakan kali kedua kami terlibat dalam kegiatan Forum Inklusi,” katanya.
Ia menjelaskan, kerja sama antara Danone Indonesia dan MPM Muhammadiyah sudah dimulai sejak tahun 2023 melalui dua program utama, yakni pemberdayaan pengelolaan sampah dan pengembangan akses air bersih berbasis masyarakat.
Program pengelolaan sampah dilakukan melalui pemberdayaan kelompok pemulung Mardiko di kawasan Piyungan, Bantul, yang berada di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.
Menurut Karyanto, para pemulung selama ini merupakan ujung tombak dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Melalui program pemberdayaan tersebut, para pemulung didorong untuk tidak hanya mengumpulkan sampah, tetapi juga mengelola sampah secara lebih produktif.
“Sekarang mereka mengelola fasilitas TPS 3R atau pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle. Masyarakat mengirimkan sampah ke fasilitas tersebut, kemudian dilakukan pemilahan dan pengolahan,” jelasnya.
Sampah yang memiliki nilai ekonomi kemudian dijual kembali sehingga menghasilkan pendapatan bagi komunitas. Selain itu, kelompok pengelola juga memperoleh fee layanan pengelolaan sampah dari masyarakat.
Program ini dinilai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemulung, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah di Yogyakarta.
Selain pengelolaan sampah, kolaborasi antara Danone Indonesia dan MPM Muhammadiyah juga mencakup program penyediaan akses air bersih di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program tersebut menyasar wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses air bersih, yang juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka stunting di daerah tersebut.
“Kami membantu menyediakan akses air bersih berbasis masyarakat. Harapannya masyarakat bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan angka stunting dapat ditekan,” ujar Karyanto.
Ia menambahkan, selama tiga tahun kerja sama berjalan, berbagai program kolaborasi tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Kami berharap ke depan kolaborasi antara sektor swasta dan Muhammadiyah dapat terus diperkuat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta komunitas-komunitas dampingan dapat semakin kuat, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” katanya.(*)
Penulis : Elis
