INTENS PLUS – JAKARTA. Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Meski berbagai spekulasi berkembang, pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa belum ada kepastian terkait langkah tersebut dan meminta publik menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, tidak membenarkan maupun membantah isu reshuffle yang ramai diperbincangkan. Ia hanya memberikan pernyataan singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Tunggu saja,” ujar Teddy. Selasa (7/4/2026).
Saat kembali ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada April 2026, Teddy tidak memberikan jawaban tegas. Ia menekankan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Nanti Bapak Presiden yang menceritakan. Terima kasih,” tambahnya.
Sinyal serupa sebenarnya telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Pada Februari 2026, ia menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Bahkan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026, Prasetyo memastikan pemerintah lebih memprioritaskan stabilitas dan kinerja agar masyarakat dapat menjalani ibadah dengan nyaman.
“Tidak ada reshuffle. Pemerintah fokus memastikan masyarakat bisa menjalani Ramadhan dan Lebaran dengan baik,” ujarnya kala itu.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga awal tahun, agenda reshuffle belum menjadi prioritas pemerintah.
Di sisi lain, kalangan politik menilai bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa hanya Presiden yang mengetahui waktu dan kebutuhan untuk melakukan evaluasi kabinet.
“Reshuffle itu kewenangan mutlak Presiden. Beliau yang paling tahu kapan diperlukan,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, Presiden memiliki pertimbangan menyeluruh, termasuk situasi nasional dan internasional, sebelum mengambil keputusan strategis seperti perombakan kabinet.
Menguatnya isu reshuffle tidak lepas dari situasi geopolitik global yang tengah bergejolak. Ketegangan antarnegara, fluktuasi ekonomi dunia, hingga tantangan keamanan dinilai dapat berdampak pada kebijakan domestik Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai, reshuffle bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat soliditas kabinet dalam menghadapi tekanan global. Pergantian menteri dinilai dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan respons pemerintah terhadap situasi yang berkembang.
Namun demikian, hingga kini belum ada sinyal resmi dari Presiden Prabowo terkait waktu maupun arah reshuffle Kabinet Merah Putih.
Meski isu reshuffle mencuat, sejumlah pihak menilai kondisi kabinet saat ini masih relatif stabil. Kebijakan pemerintah dinilai berjalan dengan baik dan belum menunjukkan urgensi untuk dilakukan perombakan dalam waktu dekat.
Hal ini juga disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia yang menilai bahwa kinerja pemerintah sejauh ini masih dalam kondisi aman.
“Sejauh ini kebijakan pemerintah masih terlihat aman,” ujarnya
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri sektor ekonomi ke Istana Kepresidenan, Selasa (7/4). Rapat terbatas (ratas) tersebut membahas kondisi perekonomian dalam negeri di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Sejumlah menteri mulai berdatangan sejak pukul 13.30 WIB. Namun, mereka enggan membeberkan secara rinci isi pembahasan dan meminta awak media menunggu hasil ratas selesai.
Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan sejumlah pejabat lainnya.(*)
Penulis : Elis
