INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, skor IKIP tercatat sebesar 66,43. Penurunan ini menjadi sorotan dalam forum Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Seminar Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM tersebut mempertemukan pemerintah, parlemen, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional untuk membahas tantangan keterbukaan informasi dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.
Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, mengungkapkan bahwa penurunan skor IKIP terjadi pada seluruh dimensi keterbukaan informasi publik jika dibandingkan dengan kondisi pada 2021.
“Untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kalau kita lihat perbandingannya dari 2021 ke 2025, ada penurunan. Semua dimensi Keterbukaan Informasi Publik menurun. Kenapa menurun? Karena ada temuan-temuan warga itu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkini,” ujar Nuzula. Jumat (20/11/2026).
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan dokumen atau kanal informasi resmi. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang aktual, akurat, dan relevan dengan kebutuhan mereka.
Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Pengurus Harian Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), Maharani Putri S. W., mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari sembilan negara pelopor pembentukan Open Government Partnership (OGP) pada 2011.
Menurutnya, gerakan keterbukaan pemerintah sejak awal dibangun untuk mempersempit jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Saat itu, Pak Presiden SBY bersama dengan Pak Presiden Barack Obama menginisiasi bahwa jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil itu masih sangat jauh. Oleh karena itu, spirit keterbukaan pemerintah ini dibangun, bagaimana kita bersama-sama mempersempit jarak antara masyarakat sipil dan pemerintah,” ungkap Maharani.
Ia juga mencontohkan platform opentender.net sebagai salah satu bentuk konkret keterbukaan pemerintah. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat ikut memantau proyek pengadaan pemerintah, termasuk mengidentifikasi proyek yang berpotensi mengalami penyimpangan.
“Di platform opentender.net, teman-teman bisa ikut mengawasi proyek-proyek mana yang rawan atau rentan korupsi dan mana yang sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, keterbukaan informasi di ranah legislatif juga menjadi perhatian. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, memaparkan inovasi parlemen melalui Sistem Partisipasi Informasi Legislasi (SIMASLEG).
Platform yang diluncurkan pada 2026 tersebut bertujuan membuka ruang bagi masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi dan masukan sebelum suatu rancangan undang-undang dibahas di komisi maupun badan legislatif lainnya.
“Tahun 2026 ini, kita meluncurkan namanya SIMASLEG, itu adalah Sistem Partisipasi Informasi Legislasi. Di SIMASLEG itu kita mencoba mendapatkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa yang menjadi masukan sebelum legislasi itu dibahas, baik di komisi-komisi maupun badan legislatif lainnya,” jelas Bramantyo.
Namun, keterbukaan pemerintah dinilai masih menghadapi persoalan mendasar. Perwakilan ELSAM, Desiana Samosir, menilai keterbukaan informasi dalam sejumlah proses kebijakan masih cenderung bersifat simbolis.
Ia menyoroti kesenjangan antara informasi yang tersedia secara resmi dengan kebutuhan masyarakat sipil, terutama ketika melakukan pemantauan dan analisis terhadap pembahasan rancangan undang-undang (RUU).
“Dalam konteks RUU misalnya, ada banyak sekali sumber informasi yang tersedia, tapi bukan dari sumber informasi yang resmi. Sehingga, ketika kita sedang menyusun analisa, tiba-tiba ada dokumen baru. Dan itu menyebabkan ketidakakuratan terhadap apa yang akan kita berikan kepada Pemerintah,” kata Desiana.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, PolGov UGM bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengembangkan kerangka analisis Environmental Democracy Observation (EDO).
Kerangka ini dirancang untuk mengukur keterbukaan informasi publik suatu negara, khususnya dalam sektor lingkungan. Program EDO telah berjalan sejak 2024 dan digunakan untuk memantau tujuh negara di Asia Tenggara pada 2025.
Peneliti EDO-COP, Dr. Indah Surya Wardhani, menjelaskan bahwa kerangka EDO bertumpu pada dua aspek, yakni supply dan demand dalam proses pengambilan keputusan.
“EDO berangkat dari dua framework dari pengambilan keputusan yang mana harus dua pihak. Jadi ada supply dan demand,” jelas Indah.
Aspek supply berkaitan dengan kapasitas pemerintah dalam menyediakan regulasi, menjalankan mekanisme formal, serta menghadirkan saluran informasi yang terhubung dengan inisiatif masyarakat.
Sementara itu, aspek demand mencerminkan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi, melakukan advokasi, serta terlibat aktif dalam dialog publik dan penyusunan regulasi.
Hasilkan Tujuh Rencana Aksi Penguatan Keterbukaan Informasi
OGI Goes to Campus 2026 ditutup dengan pembacaan tujuh poin Rencana Aksi Lanjutan yang disampaikan Dr. Abdul Gaffar Karim selaku moderator sekaligus Koordinator Program EDO-COP.
Tujuh rekomendasi tersebut mencakup penguatan keterlacakan masukan publik agar masyarakat mengetahui apakah aspirasi mereka diakomodasi beserta alasannya.
Selain itu, forum mendorong penerapan kerangka supply dan demand EDO dalam mekanisme ko-kreasi Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI kedelapan.
DPR RI juga didorong memperbaiki alur SIMASLEG, mempercepat publikasi hasil sidang, serta memperbanyak sidang yang dapat diikuti masyarakat secara langsung.
Bappenas diharapkan mengintegrasikan temuan forum ke dalam diagnosis Indeks Demokrasi dan pelaksanaan RAN OGI kedelapan. Sementara itu, tim EDO-COP akan mempertajam instrumen pengukuran EDO.
Rekomendasi berikutnya adalah mendorong organisasi masyarakat sipil menguji keterpakaian informasi bersama masyarakat terdampak.
Terakhir, forum mengusulkan penguatan model kelembagaan yang dapat mewadahi kolaborasi pemerintah, parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut tidak harus dibentuk melalui lembaga formal, tetapi dapat memanfaatkan inisiatif yang sudah berjalan.
Melalui tujuh rencana aksi tersebut, OGI Goes to Campus 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Upaya ini sekaligus mendorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan pembangunan.(*)
Penulis : Elis
