INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Gelombang dari kampus yang mengkritik dinamika perpolitikan jelang Pemilu Serentak 2024 makin besar.
Kali ini, sivitas akademika perguruan tinggi yang menyerukan kritik terhadap situasi kebangsaan adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY).
UPNVY menggelar agenda pembacaan pernyataan sikap kepada masyarakat pada hari Rabu (7/02/2024). Pernyataan disampaikan langsung oleh Guru Besar kampus tersebut, Prof. Conradus Danisworo yang terdiri atas empat butir.
Pertama, mengajak segenap komponen bangsa untuk bersatu demi terselenggaranya Pemilu yang lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Kedua, menghargai hak pilih setiap warga negara tanpa intervensi dan provokasi yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencederai pesta demokrasi.
Ketiga, menyeru kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu.
Keempat, mengimbau kepada seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.
Danisworo mengatakan, dua sesanti UPN yakni Widya Mwat Yasa dan semangat Dharma Eva Hatto Hanti menjadi landasan dalam pernyataan sikap ini.
“Sebagai lembaga yang didirikan oleh pejuang kemerdekaan RI maka sudah selayaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” sebut Guru Besar bidang Geologi itu.
Danisworo berpesan untuk bijak dalam memilih calon pemimpin. Salah satu caranya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.
“Dalam memilih pakailah kacamata bela negara, itu saja. Saya rasa kalau kita memaknai bela negara, apapun intervensi, apapun provokasi yang disampaikan menuju pemilu itu tidak akan mempan,” katanya.
Danisworo menegaskan ulang landasan yang menjadikan pernyataan sikapnya terkait Pemilihan Umum tahun 2024 ini.
Dia mengungkapkan, dari gagasan awal hingga pembacaan pernyataan sikap, kegiatan ini murni didasari oleh sivitas UPNVY tanpa intervensi dari pihak luar.
“Kembali menegaskan, kami tidak menerima permintaan pesanan (pernyataan sikap) dari pihak manapun, jadi betul-betul murni dari sivitas kampus. Diawali oleh beberapa usul kemudian dari senat akademik dibicarakan, lalu konsep pernyataan sikap ini dimatangkan lagi dengan mengundang guru-gurur besar dan hasilnya seperti yang saya bacakan tadi,” ujar Danisworo.
Selain itu, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Dr G Sri Nurhartanto, SH, LL M pun turut menyatakan keresahannya atas kondisi perpolitikan di Indonesia jelas Pemilu Serentak 2024.
Sri Nurhartanto sebagai Koordinator Jaringan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) juga menyampaikan pandangan dari organisasinya.
“Kami para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam APTIK sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024,” tegasnya.
Dia menilai, ada praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.
“Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil,” tegasnya.
Ada enam poin yang ditekankan oleh APTIK.
1. Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya.
2. Penyelenggara pemilu menjunjung tinggi azas pemilu yang LUBER JURDIL untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.
3. Aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (POLRI) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.
4. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
5. Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya.
6. Semua Perguruan Tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum.
Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada telah mengawali kritikan terhadap pemerintah melalui Petisi Bulaksumur.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada,” kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).(*)
Penulis : Fatimah Purwoko/Elis
