Kedaulatan Negara Harus Merambah Aspek Kehidupan Masyarakat Beradab

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) gelar Sarasehan Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 2024 di Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan, Senin (26/2/2024). Guberbur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, hadir sebagai keynote speech dalam kegiatan tersebut.

Sri Sultan menekankan sebagai titik balik dalam narasi kedaulatan, peringatan ini membuka pintu ke dimensi baru. Kedaulatan tidak lagi hanya terbatas pada wilayah fisik atau sejarah, melainkan merambah ke setiap aspek ideal kehidupan. Karena sejatinya, kedaulatan negara tanpa keberadaban masyarakatnya, adalah selayaknya berjalan tak tentu tanpa tujuan.

“Dalam konteks masa kini, saya berpendapat yang terpenting adalah nilai-nilai kejuangan yang lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan itu, perlu terus-menerus dipelihara sebagai sumber kekuatan semangat kebangsaan kita. Eksistensi bangsa, tergantung pada keberhasilan membangkitkan, menggerakkan, menata dan mengarahkan seluruh potensi nasional menjadi bagian dari dunia baru,” tuturnya. Senin(26/2/2024).

Dalam dunia yang ideal masa kini, Raja Keraton Yogyakarta ini menyebut perjuangan bukanlah tentang adu kekuatan fisik melalui senjata. Melainkan menyemai kebajikan melalui pemikiran yang inovatif, tindakan yang membangun, dan kreativitas yang merubah wajah pembangunan. Tentu diiringi keberanian melangkah dalam bingkai kontekstualitas, aktual, dan faktual.

“Contoh nyata di DIY telah dibingkai dalam sinergi kultural Reformasi Kalurahan yang berakar pada dua pilar utama: Reformasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat. Konsepsi pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan prinsip inklusi sosial yang menyeluruh, memastikan tidak satu jiwa pun terlupakan,” ungkap Sri Sultan.

Sri Sultan mengatakan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, tidak hanya bertujuan menciptakan masyarakat yang berdaya, tapi juga untuk menghela mereka ke puncak kedaulatan diri, di mana setiap individu bersemayam dalam kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan kepala tegak.

“Di tengah masyarakat yang berdaya, kedaulatan masyarakat bukan lagi mimpi, melainkan realita yang memperkuat fondasi kedaulatan negara di era modern ini. Mulai sekarang, kita harus menancapkan sinergitas, merajut konsep quick wins Reformasi Kalurahan sebagai simfoni kerja nyata. Membuktikan kedaulatan sejati bukan sekedar angan, melainkan destinasi yang kita raih bersama, dalam harmoni pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

Guru Besar Antropologi Hukum FHUI Sulistyowati Irianto menyatakan, Yogyakarta adalah situs kebudayaan utama yang sangat penting. Oleh karena itu, Yogyakarta penuh dengan perspektif budaya. Bahkan, Yogyakarta menjadi pertahanan Nusantara secara antropologis dan alamiah sehingga siapa pun yang datang akan mengkonsumsi kebudayaan Jawa.

“Beberapa peristiwa sejarah penting bagi DIY seperti Yogyakarta menyatakan bergabung dalam negara Indonesia merdeka hingga menjadi Ibukota negara RI masa revolusi. Selanjutnya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara berdasarkan Kepres No. 2/ 2022,” terangnya.

Selain itu, Sulistyowati mengaku sangat tertarik dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. Ia menaruh harapan yang besar terhadap Yogyakarta dengan melihat kenyataan yang ada. “Terutama filosofi Hamemayu Hayuning Bawana yang menjadi kunci untuk memahami semuanya, dari sinilah sumber dari segala sumber dan bagaimana itu bisa di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sejarawan UGM Sri Margono menambahkan dengan berbagai jenis kepentingan, konflik politik dan sebagainya serta sebagai tempat transfer of knowledge sehingga Yogyakarta adalah tempatnya para generasi muda menuntut ilmu. Hal itu menjadi penting karena disanalah yang akan menjadi tempat belajar bagi generasi penerus.

“Yogyakarta bisa menjadi semacam kawah candradimuka untuk mendidik generasi muda kita menjadi generasi yang disegani, yang bisa menempatkan diri dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi dan sebagainya. Serta pada dasarnya aspek kebudayaan itu sendiri,” imbuhnya.

Sarasehan yang dimoderatori oleh Sejarawan UGM Sri Margono tersebut menghadirkan narasumber Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Sulistyowati Irianto. Turut hadir jajaran Forkopimda DIY, jajaran Parampara Praja, dan Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko