Terjangkit Wabah Antraks, Dusun Kayoman di Gunungkidul Lockdown

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul memutuskan untuk menerapkan lockdown terhadap hewan ternak Dusun Kayoman, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul, Wibawanti Wulandari, menjelaskan kebijakan lockdown yang diterapkannya menyusul wabah antraks yang ditemukan di Dusun Kayoman. Sehingga diperlukan pengetatan akses lalu lintas hewan ternak di sejumlah pasar hewan.

“Ternak di sana tidak diizinkan berlalu lintas guna menekan persebaran virus antraks,” tegas Wulandari. Jumat(15/3/2024).

Wulandari pun mengungkap, hewan ternak yang berasal dari Dusun Kayoman cukup banyak. Tercatat, ada 89 sapi dan 185 kambing yabg dipelihara oleh warga Kayoman.

Sebagai langkah penanganan, Wulandari menyebut bahwa DPHK Gunungkidul telah memberikan suntikan antibiotik dan vitamin terhadap hewan ternak di Dusun Kayoman.

Wulan juga bilang, pihaknya sudah melakukan pengetatan pengawasan perdagangan hewan ternak. Penerapan protokol kesehatan pun diberlakukan bagi hewan ternak, baik dari dan menuju ke Gunungkidul.

Adapun dua pasar hewan yang sasaran DPKH Gunungkidul adalah di Pasar Munggi dan Pasar Siyono. Kedua pasar itu diawasi saat beroperasi tiap pasaran, dalam penanggalan Jawa, Wage dan Kliwon.

“Dari DPKH sudah berjaga di dua pasar hewan pada pasaran Wage dan Kliwon,” ujarnya.

Wulandari bilang, penjagaan dilakukan dengan mengecek Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan dilakukan disenfeksi baik yang masuk maupun yang keluar. Jika tidak dilengkapi surat tersebut maka hewan-hewan tersebut dilarang masuk pasar.

Untuk pengawasan pos lalu lintas di daerah perbatasan, ia mengaku masih kesulitan untuk upaya proteksi hewan dari luar daerah karena belum ada pos lalu lintas hewan di wilayah Gunungkidul. Terlebih ketika pada daerah perbatasan yang masih dalam lingkup DIY.

“Pos lalu lintas itu memang aturannya ada pada lintas provinsi, tidak pada sekrupnya kabupaten dalam satu provinsi,” ungkapnya.

Oleh karena adanya kasus antraks, ia berupaya untuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY selaku pemilik pos pemantauan agar mengintensifkan pengawasan lalu lintas ternak.

Terpisah, Lurah Pasar Siyono Harjo Isnaning Suindarti sebelumnya mengatakan bahwa terjadi penurunan jumlah hewan ternak yang dibawa oleh pedagang ke pasarnya.

“Jika biasanya di atas 400 ekor sapi atau kambing, tetapi kali ini masih di bawah 300 ekor,” ungkapnya.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko