INTENS PLUS – YOGYAKARTA. DPRD DIY mengelar Rapat Parnipurna (Rapur) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DIY
Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Huda Tri Yudiana menyatakan harus ada langkah ekstrem dalam mengentaskan kemiskinan. Mengingat setiap tahun, indikator kemiskinan selalu jadi rapor merah dalam LKPJ Gubernur DIY.
“Harus ada langkah ekstrem. Anggaran ke sana harus besar,” ujar Huda diwawancarai usai Rapur, Kamis (28/3/2024).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bilang, melalui alokasi anggaran yang besar dapat dilakukan terobosan berupa bantuan makanan.
“Mudah-mudahan dapat signifikan penurunannya. Langkah-langkah itu kami harap bisa mencapai penurunan kemiskinan. Karena kemiskinan dihitung berdasar kalori yang masuk ke tubuh,” cetusnya.
Selain itu, Huda mencanangkan massifnya pemberdayaan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja. Khususnya di bidang pariwisata.
“Ini berpengaruh sekali. Kalau melihat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dua indikator ini membaik (dengan melibatkan sektor pariwisata),” sebutnya.
Untuk diketahui, LKPJ Gubernur DIY tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70/2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah, dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022.
Penyusunan RPD tersebut, merupakan bagian dari kerangka Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005-2025. Antara lain, untuk mewujudkan DIY pada Tahun 2025, sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara, dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.
RPD DIY tahun 2023-2026, merupakan irisan tahap ke-empat dari RPJPD DIY yang berkesinambungan dengan pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, capaian pembangunan DIY pada tahun 2023, tidak dapat dilepaskan dari capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.
Paparan itu disampaikan, telah memperhatikan keselarasan dengan Sasaran Strategis dan Program Prioritas Nasional, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, agar pembangunan DIY dapat berkontribusi pada pembangunan nasional, dan bermanfaat untuk masyarakat.
Gubernur DIY, Hamengku Buwono X mengatakan, DIY masih menunjukkan kinerja yang baik pada beberapa indikator makro ekonomi. Selain itu, pemulihan ekonomi paska pandemi juga mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya di tunjukkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp5,840 triliun.
“Realisasi ini telah mencapai 99,75% dari target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dikatakan pula, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, dengan peningkatan sekitar Rp309 miliar.
Capaian realisasi Pendapatan Daerah tersebut, dikontribusikan dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp2,368 triliun, yang mencapai 100% dari target rencana pendapatan yang telah ditetapkan.
“Capaian PAD tahun 2023 ini, meningkat sebesar Rp100 miliar. Hal ini dikarenakan pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dapat melebihi target yang ditetapkan,” sebutnya.
Sementara kebijakan belanja daerah akan memprioritaskan program/kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, serta program/kegiatan prioritas, yang mendukung fokus tematik.
Total Belanja yang ditetapkan Pemda DIY sesuai APBD tahun 2023, adalah sebesar Rp6,016 triliun. Adapun realisasi belanja, mencapai Rp5,708 triliun atau sebesar 94,87%.
Persentase realisasi belanja pada tahun 2023 tersebut meningkat, bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun lalu yang sebesar 92,74%. Peningkatan persentase realisasi belanja ini, diharapkan memberikan peningkatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun penunjang urusan.
Berdasarkan evaluasi sampai dengan akhir tahun 2023, pencapaian kinerja pembangunan yang mengacu pada target RPD DIY tahun 2023-2026, maupun RKPD DIY tahun 2023.
Realisasi Kinerja Tujuan Pemda terdiri dari dua tujuan. Pertama, meningkatnya kesejahteraan sosio-ekonomi dan sosio-kultural masyarakat, yang diukur dengan indikator Angka Inclusive Growth Index (IGI). Pada tahun 2023, capaian angka IGI adalah sebesar 6,01 berdasar proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik DIY.
Capaian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan/memperluas peluang ekonomi, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap peluang, sehingga setiap anggota masyarakat, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang dicapai.
Kedua, terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Pada tahun 2023, capaian angka Indeks RB adalah sebesar 88,15. Predikat A tersebut telah diraih DIY dalam 5 tahun berturut-turut.
Pada tahun ini, indeks RB diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan formulasi double track, yaitu gabungan antara implementasi RB General dan RB Tematik.
HB X turut membeberkan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pemda atau IKU Pemda tahun 2023, berdasarkan target RPD DIY tahun 2023-2026. Dari total 10 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator memiliki capaian, lebih atau sama dengan 100%, dan terdapat 6 indikator pada capaian kurang dari 100% dengan rentang capaian 97.21% – 89,19%.
Indikator yang belum mencapai target RPD DIY tahun 2023-2026, adalah:
1) Pertumbuhan Ekonomi;
2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
3) Indeks Gini;
4) Indeks Williamson;
5) Tingkat Kemiskinan dan
6) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).
Terkait capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan perbaikan positif yang tercermin dari realisasi sebesar 5,07% (c-to-c). Demikian pula dengan angka TPT, yang menunjukkan tren penurunan dari 4,06% pada tahun lalu, menjadi 3,69% pada tahun 2023, dan masih di bawah angka nasional yang masih berada pada angka 5,32%.
Terkait dengan persoalan ketimpangan, data capaian tetap menunjukkan adanya tren penurunan. Sedangkan terkait Tingkat Kemiskinan, dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 11,04%, menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih berada pada angka 11,34%.
Sementara Realisasi Indikator Kinerja Program Pemda tahun 2023, sebagai turunan dari Sasaran Pemda, memiliki total 20 indikator, dengan 13 indikator memiliki capaian di atas atau sama dengan 100%, dan 7 indikator dengan realisasi kurang dari 100%.
Indikator kinerja Program Pemda yang belum tercapai adalah:
1) Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan;
2) Indeks Risiko Bencana (IRB);
3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
4) Harapan Lama Sekolah (HLS);
5) Penurunan Jumlah Penduduk Miskin;
6) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan
7) Survei Kepuasan Masyarakat.
“Meski demikian, di antara capaian indikator yang belum tercapai tersebut, tetap menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, dan bahkan melampaui capaian nasional seperti HLS dan IDG,” tuturnya.(*)
Penulis : Fatimah Purwoko
