JCW Minta BPKP DIY dan KPK Awasi Keuangan Daerah Saat Pilkada

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Jogja Corruption Watch (JCW) menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah yang rentan disalahgunakan. Salah satunya, untuk kepentingan pemilihan kepala daerah atau Pilkada khususnya dari petahana.

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba, mengatakan bahwa alokasi dana yang biasa dan rentan disalahgunakan misalnya mendistribusikan program sosial dan kesejahteraan khususnya dalam wujud barang, uang, dan infrastruktur. Hal itu, kata dia dapat mempengaruhi preferensi politik masyarakat pada saat memilih di Pilkada 27 November 2024 nanti.

“Untuk itu, pengawasan terhadap keuangan daerah menjadi sangat penting agar anggaran yang sudah direncanakan demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tidak bergeser untuk kepentingan pemenangan saat Pilkada,” ujarnya pada Intens Plus, dihubungi Senin (9/9/2024).

Baharuddin bilang, Lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian memilik andil besar dalam proses pengawasan APBD dimulai pada saat tahapan Pilkada ini.

Oleh sebab itu JCW meminta kepada BPKP DIY dan KPK untuk melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan APBD yang dipolitisasi untuk pemenangan calon kepala daerah khususnya petahana.

“Karena petahana berusaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebagai pemegang kuasa anggaran daerah untuk mendistribusikan program sosial dan kesejahteraan sosial demi elektabilitas dan pundi-pundi suara,” ucapnya.

Baharuddin bikang, kepala daerah yang masih menjabat sampai Pilkada berlangsung rentan menggunakan kekuasaan dan keuangan daerah demi kepentingan politik sesaat di Pilkada.

“Oleh karena itu, JCW mendorong agar pengawasan terhadap keuagan daerah oleh BPKP DIY dan KPK dapat dilakukan mulai sekarang,” tegasnya.

Dikatakan pula, BPKP DIY dan KPK dapat melibatkan unsur nonpemerintah daerah untuk mengawasi APBD, seperti kelompok masyarakat sipil, media massa dan akademisi di daerah. Karena jika berharap banyak pada APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) agak sulit karena APIP merupakan bagian dari kepala daerah.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko