Sri Sultan Tegaskan Tak Mungkin PKL Dikembalikan ke Selasar

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Sejumlah pedagang Teras Malioboro (TM) 2 melakukan aksi penolakan terhadap relokasi ke lokasi baru yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun, aksi tersebut juga dibarengi oleh sejumlah pedagang TM 2 yang mendukung kebijakan relokasi oleh pemerintah.

Kedua aksi massa pedagang tersebut, dilakukan di hari dan jam yang sama, Rabu (11/9/2024). Aksi pedagang yang menolak relokasi melakukan unjuk rasa di Regol Barat Kepatihan, Yogyakarta. Sementara massa pedagang yang mendukung kebijakan relokasi, berada di gerbang utama atau Regol Selatan Kepatihan, Yogyakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, tidak mengetahui adanya aksi unjuk rasa tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Sri Sultan sedang dalam tugas dinas di Queen Latifa Hospital, Sleman.

Pada aksi tersebut, pedagang TM 2 yang menolak relokasi, menuntut untuk kembali berdagang di selasar Malioboro. Sri Sultan bilang, hal tersebut tidak dimungkinkan, mengingat peruntukan selasar Malioboro memang bukan untuk PKL. Tidak ada legalitas terhadap kegiatan PKL di selasar Malioboro. Selain itu, Malioboro memang sudah lama direncanakan untuk di tata sesuai dengan fungi dan peruntukannya.

“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” tegas Sri Sultan.

Ketua paguyuban PKL TM 2 Tri Dharma, Supriyati, mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY yang menolak kedatangan pihaknya. Dia bilang, ingin mencoba audiensi untuk mendapat kejelasan atas relokasi yang akan diterapkan pada PKL TM 2.

“Tapi kenapa kalau kami datang ke sini selalu ditolak? Kemarin kami mencoba beraudiensi, berkirim surat ke Dinas Budaya DIY waktu itu katanya mau ada pertemuan. Nyatanya langsung distop digagalkan. Makanya kami kembali ke sini bersurat dan kembali ditolak lagi,” sesalnya diwawancarai di lokasi orasi, Rabu (11/9/2024).

Supriyati membeberkan, sebelumnya PKL dijanjikan audiensi dengan Pemprov DIY oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta selaku pemangku wilayah TM 2. Namun, sebulan berlalu, tidak ada perkembangan lanjutan akan digelarnya audiensi.

“Jadi kami bersurat lagi ke Pemprov DIY karena tidak ada tindak lanjut. Pertemuan hanya ngabar gitu saja. Nggak ada hasilnya,” cecarnya.

Keputusan relokasi, kata Supriyati, dilakukan secara sepihak oleh Pemprov DIY dan Pemkot Yogyakarta. Supriyati menyatakan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam proses diskusi.

“Kami juga heran, sampai ada perencanaan gambaran tapi dari situ kami tidak pernah dilibatkan. Ujug-ujug di media masa dinas terkait bilang pada 2025, akan dipindah (PKL TM 2 akan kembali direlokasi),” ujarnya.

Dia pun menyatakan, PKL TM 2 berharap dapsat dijadikan satu dengan rencana pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) oleh Pemprov DIY.

“Karena JPG juga menjadi objek wisata. Berharapnya kami tetap bertahan, kami sudah beradaptasi 2 tahun di situ. Waktu ada amdal, saya ikut datang ke DPRD DIY, dari dinas PU mengatakan bahwa akan ada gerai UMKM (di JPG). Kenapa ada gerai UMKM malah kami disingkarkan dari TM 2,” Supriyati bertanya.

Sementara itu, pedagang TM 2 yang bernama Aris mendukung relokasi mengatakan, dulu dirinya berdagang di selasar tanpa legalitas. Ia merasa bersyukur karena mendapatkan tempat yang layak, setelah ada penataan pedagang dari selasar ke lokasi transit TM 2.

“Alhamdulillah saya diangkat derajatnya sama Ngarsa Dalem. Kita sudah ditempatkan di tempat yang layak. Dulu  di selasar itu bukan hak kita. Sekarang difasilitasi tempat yang jadi hak kita,” kata Aris.

Ia menyebut, saat ini memang perekonomian sedang lesu, sehingga di tempat lain pun juga ada penurunan omset. Namun begitu, ia optimis, kepindahannya ke lokasi baru, mereka bisa bertahan dengan jauh lebih baik. Ia juga optimis, akan bisa mengejar omset seperti pedagang TM 1.

Aris mengaku tidak menolak relokasi dan dari awal paham apabila lokasi TM 2 saat ini hanyalah lokasi transit sebelum berpindah ke lokasi yang permanen. Pemerintah menurutnya tidak serta merta meninggalkan mereka, dan tetap memberikan fasilitas. Ia membandingkan dengan penggusuran di sejumlah tempat yang tidak mengakomodir orang-orang di dalamnya.

“Kita sudah dikasih tempat, diakomodir kok kita pengen kembali ke selasar lagi, kembali ke lorong. Itu milik siapa? Kan tanah bukan milik kita,” ungkapnya.

Eko, salah satu pedagang TM 2 turut berbicara, bahwa ada beberapa kelompok pedagang yang menyetujui relokasi. Namun saat ini, hanya kelompoknya saja yang datang. Ia bersama 90-an orang kelompoknya datang sebagai bentuk dukungan.

“Kalau yang pro ya banyak. Ada komunitas lesehan juga yang pro. Ada beberapa kelompok, tapi untuk jumlah pastinya saya tidak hafal,” tutur Eko.

Eko mengaku setuju dengan relokasi dan sudah tau dari awal adanya rencana tersebut. Menyikapi saat ini dagangan sepi atau semacamnya, ia mengatakan memang diperlukan inovasi. Saat ini banyak penunjang, seperti yang dilakukan di TM 1.

“Kita tidak bisa hanya menunggu, kalau bisa jemput bola. Kalau untuk kembali ke selasar sudah tidak mungkin karena itu sudah jadi kebijakan,” tutupnya.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko