INTENS PLUS – BANJARNEGARA. Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alkaf menyatakan dukungan terbatas terhadap pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Dalam peluncuran program tersebut, ia menegaskan pentingnya pengelolaan koperasi yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Hoho secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap rencana pembentukan unit usaha simpan pinjam di koperasi tersebut.
Menurutnya, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga tidak mampu mengembalikan pinjaman, sementara pengurus koperasi tidak memiliki kewenangan tegas seperti lembaga pembiayaan resmi.
“Kalau ada yang pinjam dan tidak bayar, kita enggak bisa nyita. Kasihan pengurus. Saya pribadi tidak minat unit simpan pinjam. Mending usaha lain yang jelas-jelas untung dan aman,” tegas Hoho dalam pernyataan videonya yang beredar di media sosial.
Ia menyarankan koperasi lebih baik fokus pada unit usaha produktif seperti gerai sembako, apotek desa, atau jasa logistik. Menurutnya, usaha-usaha tersebut lebih menjawab kebutuhan warga sekaligus menghindari risiko kredit macet yang kerap terjadi di desa.
Hoho juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan koperasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pengelolaan dan distribusi manfaatnya lebih tepat sasaran.
“Koperasi bagus. Tapi harus dikawal, dikelola secara profesional, dan harus nyambung dengan BUMDes biar saling mendukung. Jangan hanya formalitas,” ujarnya.
Diketahui, program Koperasi Merah Putih diluncurkan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Juli 2025 sebagai bagian dari strategi membangun kemandirian ekonomi desa.
Program ini menargetkan pembentukan koperasi aktif di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, dengan sistem usaha yang mencakup 7 bidang utama, antara lain logistik, pangan, kesehatan, hingga energi rakyat.
Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi ini dirancang sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat desa.
Setiap desa didorong membentuk koperasi dengan dukungan modal awal, pelatihan, dan integrasi dengan sistem digital.
Namun, sejumlah kepala desa seperti Hoho Alkaf menyuarakan pentingnya penyusunan model bisnis koperasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan kapasitas pengelolaan di desa masing-masing.
“Jangan sampai program bagus ini gagal karena salah urus. Harus hati-hati dari awal,” pungkasnya.(*)
Penulis : Elis
