INTENS PLUS – PURWAKARTA. Pembangunan data center berbasis artificial intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendapat sorotan DPRD Jawa Barat. Selain nilai investasi dan potensi penyerapan tenaga kerja, kebutuhan listrik dan air untuk mengoperasikan pusat data berkapasitas besar menjadi perhatian.
Proyek data center senilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut diresmikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Selasa (22/9). Fasilitas tersebut dibangun di atas lahan seluas 8.000 meter persegi dan menjadi bagian dari kawasan pengembangan dengan luas mencapai 11 hektare.
Pada tahap awal, pusat data memiliki kapasitas daya listrik hingga 120 megawatt (MW). Kapasitas tersebut masih dapat dikembangkan hingga mencapai 640 MW.
Skala kebutuhan energi tersebut membuat pembangunan data center AI tidak hanya berkaitan dengan investasi dan transformasi digital. Ketersediaan listrik, kebutuhan air untuk sistem pendinginan, pengelolaan limbah, serta dampak terhadap lingkungan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, meminta pemerintah membuka informasi mengenai sistem pendinginan dan kebutuhan air pusat data tersebut. Pemerintah perlu menghitung manfaat ekonomi sekaligus potensi dampak pembangunan data center AI terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kalau bicara soal ketenagakerjaan, kami di Komisi V tentu gembira. Konon menyerap hingga 3.000 tenaga kerja, apalagi per Agustus 2026 PHK di Jabar sampai di angka 10 ribuan lebih. Tapi tentu, apakah penyerapan tenaga kerja itu sebanding dengan efek data center AI tersebut?” kata Maulana dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).
Pusat data itu diproyeksikan membuka sekitar 2.000-3.000 lapangan kerja secara bertahap. Namun, Maulana meminta pemerintah tidak berhenti pada angka investasi dan jumlah tenaga kerja. Ia ingin pemerintah menghitung seluruh manfaat dan risiko proyek secara terbuka.
“Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya,” ujarnya.
Kebutuhan air menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan data center karena perangkat komputasi menghasilkan panas tinggi ketika beroperasi.
Pusat data membutuhkan sistem pendinginan agar server dapat bekerja secara stabil. Semakin besar kapasitas komputasi, semakin penting sistem pengelolaan panas dan energi yang digunakan fasilitas tersebut.
Karena itu, Ia meminta informasi mengenai teknologi pendinginan yang akan digunakan di data center Jatiluhur, termasuk sumber air, volume kebutuhan air, serta mekanisme pengelolaan air setelah digunakan.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting karena lokasi proyek berada di kawasan yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
Kawasan Jatiluhur memiliki Waduk Jatiluhur yang selama ini mendukung berbagai kebutuhan air, termasuk irigasi pertanian. Maulana mengingatkan, agar kebutuhan industri tidak menggeser kepentingan petani yang bergantung pada sistem irigasi dari Waduk Jatiluhur.
“Sebagaimana fungsi awalnya, Waduk Jatiluhur digunakan untuk mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 240.000 hektare di wilayah Karawang, Subang, Bekasi, dan sekitarnya. Jadi, hak atas air bagi petani harus didahulukan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,” ucap Maulana.
Menurutnya, pembangunan data center harus memperhatikan fungsi utama sumber daya air di kawasan tersebut. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan industri tidak mengurangi akses air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika kebutuhan komputasi AI terus meningkat. Data center dengan kapasitas listrik ratusan megawatt berpotensi membutuhkan infrastruktur pendukung dalam skala besar.
Fenomena Global: Data Center AI dan Tekanan Energi
Sorotan terhadap proyek Jatiluhur muncul, ketika pembangunan data center AI di berbagai negara juga menghadapi perdebatan mengenai konsumsi energi dan air.
Pertumbuhan AI meningkatkan kebutuhan pusat data, untuk menjalankan model komputasi berkapasitas besar. Fasilitas tersebut membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk mengoperasikan server sekaligus sistem pendinginan.
Di sejumlah wilayah, masyarakat dan pemerintah mulai memperdebatkan apakah pertumbuhan data center sejalan dengan kemampuan jaringan listrik dan ketersediaan sumber daya air.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan data center kini tidak hanya menjadi isu teknologi. Infrastruktur AI juga berkaitan dengan tata ruang, energi, air, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Indonesia sendiri tengah mendorong pengembangan infrastruktur digital dan kemampuan AI domestik. Data center menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan komputasi, penyimpanan data, layanan digital, serta pengembangan teknologi kecerdasan buatan.
Namun, pembangunan fasilitas berskala besar juga membutuhkan perencanaan sumber daya yang matang.
DPRD Pertanyakan Koordinasi Pemprov Jabar
Selain persoalan air dan lingkungan, Maulana mempertanyakan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Jawa Barat mengenai pembangunan data center tersebut.
Ia menyebut sejumlah anggota DPRD belum mengetahui secara detail proyek tersebut, termasuk aspek perizinan, AMDAL, pembangunan, dan mekanisme manfaat bagi masyarakat.
“Saya bertanya ke lintas komisi yang ada di DPRD Jawa Barat, banyak yang tidak tahu. Meskipun katanya ini program pemerintah pusat, setidaknya secara izin, AMDAL, pembangunan, dan alur benefit ada pembahasan di DPRD Jawa Barat. Lagi-lagi gubernur tidak ada koordinasi dengan legislatif,” tegasnya.
Menurut Maulana, koordinasi sejak awal penting agar pemerintah dapat mengidentifikasi potensi dampak sebelum fasilitas beroperasi. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan mitigasi apabila muncul persoalan terkait penggunaan air, energi, lingkungan, maupun dampak sosial di sekitar kawasan.
“Apalagi nanti setelah ada pembangunan, efek negatifnya terjadi, tentu pemerintah eksekutif dan legislatif menjadi kambing hitam yang sewaktu-waktu bisa sangat disalahkan akibat pembangunan data center AI ini,” pungkasnya.(*)
Penulis : FDA
