Politik Yogyakarta

Dari Mimbar Masjid, Akademisi Bongkar Persoalan Oligarki, Ketimpangan dan Krisis Keadilan

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Mimbar Rakyat yang digelar di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, menjadi ruang bagi sejumlah akademisi untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi politik, demokrasi, dan penegakan hukum di Indonesia (10/11). Dalam forum tersebut, persoalan oligarki, ketimpangan ekonomi, korupsi, hingga krisis keadilan menjadi sorotan utama.

Kegiatan yang menghadirkan Pakar Kebijakan Publik Media W. Askar, Ph.D., Pakar Hukum Tata Negara Prof. Zainal Arifin Mochtar, serta Pakar Hubungan Internasional Shofwan Al Banna, Ph.D. itu mengangkat pentingnya keberanian masyarakat dalam menyuarakan kebenaran dan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam orasinya, Media W. Askar mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh diam ketika menyaksikan ketidakadilan. Menurutnya, politik seharusnya menjadi sarana memperjuangkan kebenaran dan amanah, bukan justru menjadi ruang bagi praktik pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

“Hari ini kita berpolitik, kita sampaikan politik kebenaran, kita menyampaikan politik dan amanat Al-Qur’an. Apa yang diingatkan Rasulullah akan sampai masanya ketika kita terpecah belah, ketika yang menipu dan pendusta diberikan amanah, sedangkan yang amanah dianggap pengkhianat. Itulah yang terjadi di negeri ini, Indonesia,” kata Media Askar dikutip, Senin (16/11/2026).

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi membebani generasi mendatang, mulai dari rendahnya kesejahteraan guru, upah pekerja yang murah, hingga utang negara.

“Saya menolak kenyataan anak saya di sekolah dengan gaji guru yang rendah. Saya tidak menerima anak saya dibesarkan dengan upah murah. Saya tidak menerima anak saya nanti menanggung utang negara yang dia harus bayar sendiri,” ujarnya.

Media Askar turut menyampaikan kritik mengenai sikap kepemimpinan Indonesia terhadap Palestina. Ia menilai persoalan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik kepada penguasa merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan. Ia bahkan mengutip pesan Rasulullah mengenai keutamaan menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa zalim.

“Amanah dari Rasulullah bahwa jihad yang paling kuat adalah menyampaikan perkataan yang adil di depan penguasa yang zalim. Itu hari ini,” tegasnya.

Media Askar juga mengajak masyarakat untuk membangun kepedulian sosial dengan membantu orang-orang di lingkungan sekitar yang mengalami kesulitan ekonomi. Ia menekankan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan tidak cukup hanya melalui kritik, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ia menegaskan bahwa Mimbar Rakyat merupakan gerakan konstitusional dan damai, sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

“Kepada aparat keamanan, kepada penguasa, kalian tidak perlu takut. Ini adalah gerakan konstitusional, ini adalah gerakan damai, ini adalah bentuk cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Zainal Arifin Mochtar: Oligarki Bisa Membeli Keadilan

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Zainal Arifin Mochtar menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi yang menurutnya memiliki hubungan erat dengan kualitas demokrasi dan penegakan hukum.

Ia menjelaskan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat membuat hukum sulit ditegakkan secara adil. Sebab, kelompok dengan kekayaan besar memiliki kemampuan lebih untuk memengaruhi proses politik maupun kebijakan negara.

“Banyak sekali yang percaya bahwa ketimpangan inilah yang membuat demokrasi dan hukum itu nyaris mustahil untuk bisa tegak. Kalau Anda lihat negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, itu hampir pasti juga mengalami kesulitan dalam penegakan hukum dan penegakan demokrasi,” ungkap Zainal.

Forum diskusi Mimbar Rakyat | Foto : Intens Plus

Menurutnya, persoalan mendasar muncul ketika kekayaan dan kekuasaan dapat digunakan untuk memengaruhi keadilan. Bahkan, ia mengingatkan adanya kelompok yang memiliki kemampuan bukan hanya membeli keadilan, tetapi juga memengaruhi negara dan penguasanya.

“Ada orang yang super kaya yang bisa membeli keadilan. Ada orang super kaya yang jangankan dia bisa membeli keadilan, bahkan dia bisa membeli negaranya. Dia bisa membeli penguasanya,” ujarnya.

Zainal juga menyinggung dinamika pertarungan politik antara Prabowo dan Jokowi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat persaingan di permukaan, tetapi juga mencermati kemungkinan adanya kepentingan oligarki di belakangnya. Menurutnya, perubahan konfigurasi kekuasaan tidak selalu berarti perubahan struktur kepentingan politik yang sesungguhnya.

Tiga Prinsip Keadilan: Tidak Tebang Pilih, Objektif dan Tegas

Dalam menjelaskan makna penegakan hukum, Zainal menggunakan simbol Dewi Keadilan atau Themis yang memiliki tiga atribut, yakni mata tertutup, timbangan, dan pedang.

Mata yang tertutup menggambarkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun latar belakang seseorang.

“Ketika keadilan matanya ditutup, maka semua orang di dalam naungan dari keadilan itu adalah sama. Tidak ada perbedaan. Orang tidak dibedakan karena kekayaan, orang tidak dibedakan karena punya uang,” jelasnya.

Atribut kedua adalah timbangan yang melambangkan pentingnya mempertimbangkan seluruh aspek secara objektif sebelum mengambil keputusan hukum. Menurut Zainal, keadilan tidak boleh didasarkan pada rasa suka atau tidak suka, termasuk karena pergantian rezim politik.

Sementara atribut ketiga berupa pedang merupakan simbol ketegasan hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan kesalahan.

Ia menekankan bahwa ketiga prinsip tersebut harus berjalan bersama agar hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan alat kepentingan kelompok tertentu.

Dalam bagian lain orasinya, Zainal menggunakan analogi pesawat untuk menggambarkan situasi politik Indonesia. Ia mengibaratkan kondisi bangsa seperti pesawat yang mengalami guncangan karena pilot dan kopilot terlibat pertengkaran. Pada saat yang sama, awak pesawat justru sibuk menentukan keberpihakan masing-masing.

Menurutnya, pertarungan elite politik berisiko membuat arah perjalanan negara semakin tidak menentu apabila kepentingan rakyat justru diabaikan.

“Yang harus dipikirkan bukan nasibnya pilot atau nasib kopilot akan menjadi apa, tetapi bagaimana nasib penumpangnya, bagaimana nasib kita semua yang duduk secara pasrah di dalam kabin pesawat,” kata Zainal.

Ia mengajak masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki kapasitas dan kemampuan kepemimpinan, untuk berani mengambil peran dalam memperbaiki kondisi bangsa.

Zainal juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak bisa terus menunggu perubahan tanpa mempersiapkan alternatif kepemimpinan dan gagasan untuk masa depan Indonesia.

“Pesawat ini, entah jatuhnya kapan, kita tidak tahu apakah akan jatuhnya segera atau menunggu 2029. Apa pun itu, harus kita lakukan sesuatu, harus kita kuatkan sesuatu, supaya kita bersiap di tengah jalan, bahkan ketika bersiap menuju ke 2029,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perubahan politik seharusnya tidak berhenti pada pergantian figur atau perebutan kekuasaan di antara elite. Hal terpenting adalah memastikan kepentingan rakyat dan masa depan generasi penerus tetap menjadi prioritas.

“Apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun harapannya ke depan yang harus kita pikirkan, bagaimana nasib rakyat, bagaimana nasib penumpang, dan bagaimana nasib generasi penerus. Kita berharap anak muda berani untuk melakukan sesuatu,” pungkasnya.

Mimbar Rakyat di Masjid Jogokariyan tersebut menjadi ruang penyampaian kritik dan gagasan mengenai persoalan bangsa. Isu oligarki, ketimpangan sosial, korupsi, serta penegakan hukum menjadi sejumlah persoalan yang disoroti para akademisi dalam mendorong masyarakat lebih aktif mengawal demokrasi dan keadilan di Indonesia.(*)

Penulis : Intens Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *