AS Berencana Batasi Kunjungan dari 43 Negara, Berikut Daftarnya

INTENS PLUS – JAKARTA. Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana untuk membatasi pengunjung asing dari 43 negara, termasuk Rusia.

Menurut laporan New York Times (NYT), yang mengutip sejumlah sumber, AS sedang mempersiapkan larangan perjalanan baru yang mencakup lebih banyak negara dari yang diteken Presiden Donald Trump selama masa jabatannya yang pertama.

Sebelas negara akan masuk daftar merah sehingga pelancong dari negara-negara itu dilarang menginjakkan kaki di AS. Antara lain, Afghanistan, Bhutan, Kuba, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Yaman.

Sepuluh negara lainnya —Belarus, Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusia, Sierra Leone, Sudan Selatan, dan Turkmenistan— akan masuk ke dalam “daftar jingga”.

Visa bagi warga di 10 negara itu hanya akan diberikan untuk kunjungan bisnis, bukan imigran atau wisatawan. Durasi kunjungan mereka di AS pun dibatasi dan pemohon harus hadir dalam wawancara langsung saat pengajuan visa.

Namun, alasan pemerintah AS memberlakukan larangan penuh atau sebagian terhadap pelancong dari negara-negara itu masih belum jelas, sebut NYT.

Belum terang pula apakah pemegang visa atau izin tinggal permanen (“kartu hijau”) dari pemerintah AS akan terdampak.

Daftar terakhir dalam rencana AS itu adalah “daftar kuning” yang berisikan 22 negara, termasuk Kamboja dan banyak negara di Afrika.

Negara-negara itu akan diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan sejumlah isu seperti tidak berbagi informasi dengan AS tentang pelancong yang akan berkunjung, penerbitan paspor yang dinilai tidak aman, atau menjual kewarganegaraan kepada individu dari negara-negara yang dilarang oleh AS.

NYT melaporkan rencana itu disusun beberapa pekan lalu dan telah diserahkan ke Gedung Putih untuk disesuaikan. Daftar negara terdampak sedang dikaji oleh Departemen Luar Negeri AS dan instansi-instansi terkait.

Di masa jabatannya yang pertama pada 2017, Trump mengeluarkan larangan berkunjung bagi pelancong dari negara-negara Muslim dan negara-negara berpenghasilan rendah, terutama di Afrika. Larangan itu kemudian dicabut oleh pemerintah Joe Biden pada 2021. (*)

Penulis: Fatimah Purwoko