INTENS PLUS – JAKARTA. Aksi demonstrasi mewarnai peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11). Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan di berbagai daerah untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah serta mendesak penyelesaian sejumlah persoalan nasional.
Berdasarkan laporan sejumlah media, sedikitnya sembilan daerah teridentifikasi menjadi lokasi demonstrasi, yakni Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, Madiun, Sidoarjo, Ponorogo, Purwokerto, dan Makassar.
Aksi demonstrasi tersebut membawa beragam tuntutan, mulai dari penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, penanganan krisis lingkungan, penolakan militerisasi ruang sipil, hingga desakan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Meski sebagian besar aksi berlangsung tertib, demonstrasi di Yogyakarta dilaporkan berujung ricuh pada Selasa malam. Kericuhan terjadi di sejumlah titik setelah situasi di sekitar Kantor DPRD DIY memanas.
Jakarta hingga Makassar Diwarnai Aksi Demonstrasi
Di Jakarta, demonstrasi berlangsung di kawasan Tugu Tani dan sekitar Gedung DPR/MPR RI. Salah satu aksi digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) dengan membawa tema #PulihkanIndonesia.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni mendesak pemerintah bertanggung jawab atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memberantas korupsi dan kolusi, memperbaiki kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, menyelesaikan persoalan pengangguran, serta mendorong penegakan hukum yang adil.
Koordinator Presiden Nasional BEM PTMA Indonesia, Asrul Haruna, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal persoalan bangsa.
“Perjuangan mahasiswa bukanlah agenda makar. Kritik bukanlah ancaman. Dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari tanggung jawab demokrasi,” kata Asrul dalam keterangan resmi.
Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, demonstrasi berlangsung di sejumlah titik, termasuk Gedung DPRD Jawa Timur dan Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya.
Salah satu kelompok yang menggelar aksi adalah Gerakan Pembela Konstitusi. Mereka menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah.
Selain itu, mahasiswa lintas universitas dan kelompok masyarakat sipil juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebijakan pemerintah.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol, Jules Abraham Abast, mengatakan pihaknya menerima informasi adanya empat aksi demonstrasi di Surabaya.
“Surabaya kami mendapat informasi ada empat aksi, yaitu di DPRD Kota berjalan dengan aman tertib selesai pukul 11.26 WIB,” kata Jules.
Jules juga menyebut demonstrasi berlangsung di sejumlah daerah lain di Jawa Timur, antara lain Banyuwangi, Madiun, Sidoarjo, Ponorogo, dan Kabupaten Malang.
Di Banyuwangi, ratusan mahasiswa menggelar aksi bertajuk Indonesia Sadar di kawasan Simpang Lima. Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dengan membawa kritik terhadap persoalan sosial dan kebijakan pemerintah.
Sembilan Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
Di Yogyakarta, aksi demonstrasi melibatkan sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil. Massa menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup persoalan nasional maupun daerah.
Tuntutan tersebut meliputi penarikan militer kembali ke barak, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua serta pelanggaran HAM berat, penetapan status darurat bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan, serta penindakan terhadap perusahaan perusak lingkungan.
Selain itu, demonstran mendesak penurunan pajak rakyat dan kenaikan pajak bagi kelompok konglomerat, pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto serta pengusutan kroni-kroninya.
Massa juga meminta penghentian kriminalisasi terhadap pengemudi ojek online, penolakan potongan aplikator yang dinilai tidak wajar, pencabutan Pergub Jaga Warga dan aturan larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi.
Tuntutan lainnya mencakup penetapan upah minimum kabupaten/kota sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), penurunan biaya pendidikan, serta pengusutan dugaan korupsi Stadion Mandala Krida.
Demo Yogyakarta Berujung Ricuh, 157 Orang Ditangkap
Aksi demonstrasi di Yogyakarta awalnya berlangsung damai. Massa menyampaikan aspirasi di kawasan Titik Nol Kilometer, kemudian sebagian bergerak menuju Kantor DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY atau Kepatihan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menemui perwakilan Aliansi Jogja Memanggil untuk mendengarkan sejumlah aspirasi terkait persoalan daerah.
Namun, situasi berubah pada Selasa malam. Kericuhan terjadi di sekitar Kantor DPRD DIY dan kemudian meluas ke sejumlah kawasan, termasuk Malioboro, Tugu Jogja, Jalan Margo Utomo, Pasar Kranggan, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Bundaran UGM.
Polda DIY menyebut telah menangkap 157 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan dan perusakan fasilitas umum.
Sementara itu, Tim Hukum Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL) mencatat 64 aduan masuk melalui layanan bantuan hukum hingga Rabu (11/11/2026) pukul 03.50 WIB.
Dari jumlah tersebut, 47 orang dilaporkan ditahan, 13 orang belum diketahui keberadaan atau kabarnya, dua orang dilaporkan telah bebas, dan dua lainnya mengalami luka-luka.
BARA ADIL menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam penanganan demonstrasi.
“Selain itu, berdasarkan data pengaduan, banyak penangkapan massa aksi dilakukan secara tidak proporsional, acak, dan disertai dugaan penyiksaan oleh aparat,” papar BARA ADIL.
Di sisi lain, kepolisian menyatakan penangkapan dilakukan untuk memeriksa peran masing-masing orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sejumlah Daerah Lain Menyuarakan Kritik Pemerintah
Selain Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, aksi demonstrasi juga teridentifikasi berlangsung di Banyuwangi, Madiun, Sidoarjo, Ponorogo, Purwokerto, dan Makassar.
Di Purwokerto, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banyumas Raya menyuarakan tuntutan terkait supremasi hukum, evaluasi proyek strategis nasional, penolakan pendekatan militeristik, serta penghentian intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
Sementara di Makassar, Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) membawa tuntutan pemenuhan pendidikan gratis dan berkualitas, pembatasan ekspansi militer di ranah sipil, serta penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Berbagai aksi tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga dimanfaatkan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi serta mengkritisi kebijakan pemerintah.
Demonstrasi 10 November 2026 pun menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat melalui dialog, evaluasi kebijakan, dan penegakan hukum yang adil.(*)
Penulis : FDA
