INTENS PLUS – JAKARTA. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali mencapai titik kritis setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ultimatum keras terkait pembukaan Selat Hormuz.
Trump secara terbuka mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur vital Iran jika jalur pelayaran strategis tersebut tidak segera dibuka. Ancaman ini langsung direspons keras oleh militer Iran yang menyatakan siap melakukan pembalasan lebih dahsyat.
Dalam pernyataannya melalui platform Truth Social, Trump memberi tenggat waktu kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi konsekuensi militer serius. Ia bahkan mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik, jembatan, hingga fasilitas strategis lainnya di Iran jika tuntutan tidak dipenuhi.
“Selasa akan menjadi Hari Pembangkit Listrik, dan Hari Jembatan, semuanya digabung menjadi satu, di Iran. Tidak akan ada yang seperti itu!!! Buka Selat s** itu, dasar b* g**, atau kalian akan hidup di Neraka – LIHAT SAJA! Segala puji bagi Allah,” tulis Trump dalam unggahan Truth Social.
Trump juga menyampaikan tuntutan langsung, agar Iran segera membuka jalur laut tersebut.
“Buka Selat itu, atau kalian akan hidup di neraka,” tambah Trump dalam unggahannya.
Ultimatum ini merupakan kelanjutan dari tenggat sebelumnya yang diberikan selama 10 hari sejak akhir Maret 2026.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital dunia, dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak global. Penutupan atau pembatasan akses di kawasan ini berdampak langsung pada lonjakan harga energi dan gangguan perdagangan internasional.
Menanggapi ancaman tersebut, komando militer pusat Iran menegaskan tidak akan tinggal diam.
Melalui Markas Besar Khatam al-Anbiya, Iran memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur sipil akan dibalas dengan operasi militer yang jauh lebih luas.
“Jika serangan terhadap sasaran sipil terulang, pembalasan kami akan jauh lebih dahsyat dan meluas, infrastruktur Amerika Serikat dan sekutunya sehingga mereka akan kehilangan minyak dan gas di kawasan itu selama bertahun-tahun dan terpaksa menarik diri dari kawasan tersebut”, tegas juru bicara komando militer gabungan Iran, Ebrahim Zolfaghari, dilansir Al-Jazeera, Rabu (8/4/2026).
Iran juga menyatakan siap menargetkan infrastruktur milik AS dan sekutunya di kawasan Timur Tengah, termasuk fasilitas energi dan militer strategis.
Konflik antara kedua negara terus meningkat sejak serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026.
Iran kemudian membalas dengan serangan rudal dan drone ke berbagai target, termasuk fasilitas militer AS di kawasan Teluk dan wilayah Israel.
Laporan terbaru menyebut mencatat, ribuan korban jiwa telah jatuh di Iran, juga puluhan tentara AS tewas dan ratusan terluka. Selain itu korban juga berjatuhan di Israel dan negara lain di kawasan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik telah berkembang menjadi krisis regional dengan dampak luas.
Ancaman terhadap infrastruktur sipil memicu kekhawatiran global.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan, bahwa fasilitas sipil tidak boleh menjadi target dalam konflik bersenjata karena melanggar hukum humaniter internasional.
Sejumlah negara sekutu AS juga mulai mengambil jarak. Inggris dilaporkan tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militernya untuk serangan terhadap Iran, kecuali untuk tujuan defensif.
Negara-negara Teluk dan anggota NATO pun menunjukkan sikap hati-hati, mengingat risiko serangan balasan dari Iran terhadap wilayah mereka.
Perkembangan Terbaru: Ada Sinyal Gencatan Senjata
Di tengah meningkatnya ketegangan, muncul perkembangan terbaru berupa peluang deeskalasi.
Laporan terbaru menyebutkan, bahwa Trump sempat menyetujui gencatan senjata sementara selama dua minggu, dengan syarat Iran membuka kembali Selat Hormuz.
Langkah ini diambil hanya beberapa saat sebelum tenggat serangan besar diberlakukan, menunjukkan adanya tekanan diplomatik internasional yang kuat.
Meski demikian, situasi di lapangan masih sangat dinamis dan rentan berubah.
Konflik ini berpotensi memicu dampak global yang signifikan, yang mempengaruhi lonjakan harga minyak dunia, hingga gangguan rantai pasok energi dan ancaman terhadap jalur pelayaran internasional.
Jika eskalasi terus berlanjut, krisis energi global bisa semakin dalam dan memicu instabilitas ekonomi di berbagai negara.(*)
Penuls : FDA
