INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus memperkuat kualitas demokrasi lokal dengan mendorong peran aktif perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kegiatan Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan yang mengusung tema “Aktivisme Perempuan Yogyakarta dalam Partisipasi Demokrasi yang Bermakna”.
Kegiatan ini digelar selama dua hari, 20-21 April 2026, di Hotel Harper Malioboro by Aston dan diikuti oleh aktivis perempuan muda dari berbagai organisasi kemasyarakatan serta kader perempuan dari partai politik di Kota Yogyakarta.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengatakan pendidikan politik menjadi langkah strategis untuk memastikan perempuan memiliki kapasitas, kepercayaan diri, serta jejaring yang kuat dalam memperjuangkan kepentingannya.
“Pendidikan politik ini adalah langkah strategis untuk memastikan suara perempuan tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi penentu arah kebijakan di Kota Yogyakarta,” ujarnya. Selasa (21/4/2026).
Ia menilai, bahwa demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya menghadirkan partisipasi secara kuantitatif. Lebih dari itu, keterlibatan perempuan harus bersifat substantif memiliki pengaruh nyata dalam menentukan arah kebijakan publik.
“Selama ini, keterwakilan perempuan di ruang politik sering kali masih bersifat simbolik. Kehadiran perempuan belum sepenuhnya diiringi dengan akses terhadap posisi strategis maupun kekuatan dalam proses pengambilan keputusan,” bebernya.
Melalui pendidikan politik ini, Polana menekankan bahwa partisipasi bermakna mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari akses yang setara terhadap ruang politik, representasi yang substantif, kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi, hingga pengakuan atas suara dan kepentingan perempuan dalam kebijakan publik.
“Saya berharap kegiatan ini mampu melahirkan perempuan yang tidak hanya aktif, tetapi juga berpengaruh dalam ruang kebijakan,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, aktivisme perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik yang bersifat struktural maupun kultural.
Dari sisi struktural, kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum sepenuhnya efektif. Dalam praktiknya, perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang tidak strategis dalam daftar calon legislatif, sehingga peluang untuk terpilih menjadi terbatas.
Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat turut menjadi penghambat. Norma sosial yang bias gender sering kali menekan perempuan untuk tidak aktif di ruang publik, termasuk dalam politik.
Tantangan lain datang dari meningkatnya kekerasan berbasis gender di ruang digital. Fenomena seperti pelecehan verbal hingga doxing menciptakan efek pembungkaman (silencing effect), yang membuat banyak perempuan enggan terlibat dalam diskursus publik.
Belum lagi persoalan keterbatasan sumber daya, mulai dari beban ganda domestik hingga minimnya akses terhadap jaringan dan pendanaan politik.
Dalam beberapa kasus, partisipasi perempuan juga masih terjebak dalam tokenisme sekadar menjadi pelengkap tanpa kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan.
“Kegiatan pendidikan politik ini dirancang tidak hanya sebagai forum pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang dialog, refleksi, dan advokasi kebijakan publik yang berperspektif gender,” ungkapnya.
Adapun tujuan utama kegiatan ini meliputi meningkatkan wawasan perempuan tentang demokrasi yang bermakna, menjadi ruang diskusi dan inspirasi bagi aktivis perempuan, mendorong partisipasi nyata dalam proses politik dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan gender.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi dari akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang politik, gender, dan kebijakan publik.
Hadirkan Akademisi dan Praktisi Berpengalaman
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberikan perspektif komprehensif. Di antaranya Amalinda Savirani yang membahas reformulasi kebijakan publik dalam demokrasi substantif berkeadilan gender.
Materi juga disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang mengulas strategi menghadapi stereotip dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain itu, Dhian Novita Sari dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia Yogyakarta membahas pentingnya reformasi institusi politik.
Sementara itu, perwakilan SAPDA menyoroti kepemimpinan perempuan yang inklusif, termasuk bagi kelompok difabel. Pada hari kedua, Ashilly Achidsti melanjutkan pembahasan terkait tantangan kebijakan publik di tingkat lokal.
Metode pembelajaran yang digunakan mencakup pemaparan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas penyerapan materi.(*)
Penulis : Elis
